Andre Rosiade Tegaskan Komitmen Dukung Proyek PLTS di Danau Singkarak

03-12-2024 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan subholding PLN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Foto : Geral/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana investasi yang melibatkan PLN Indonesia Power dan perusahaan energi asal Arab Saudi, ACWA Power. Investasi ini direncanakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan Danau Singkarak, Sumatera Barat.

 

Proyek PLTS di Danau Singkarak merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung transisi energi di Indonesia, sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan proyek ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Andre menegaskan pentingnya langkah proaktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat lokal, termasuk ninik mamak, tokoh masyarakat, dan wali nagari di Sumatera Barat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan subholding PLN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

 

"Saya sudah bertemu dengan masyarakat di sana. Mereka menunggu kapan Bapak mau sosialisasi dan diskusi. Sebagai wakil Sumatera Barat di DPR, saya mendukung penuh investasi ini, namun perlu ada komunikasi langsung agar berjalan lancar," ujar Andre.

 

Menurutnya, kehadiran proyek ini tidak hanya meningkatkan kapasitas energi, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar Danau Singkarak. “Dengan investasi ini, kita berharap ekonomi masyarakat di sekitar Danau Singkarak bisa tumbuh. Ini kesempatan besar yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” tambahnya.

 

Di sisi lain, politisi dari Fraksi Gerindra ini menyampaikan harapannya agar Direktur Utama PLN segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan proyek tersebut. Ia menyoroti kurangnya perkembangan signifikan sejak rencana ini dibahas.

 

"Saya tunggu kabar dari Bapak, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Kami siap membantu agar ini terealisasi," tegasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Andre juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menyusun roadmap energi baru terbarukan (EBT). Program ini sebelumnya diluncurkan oleh utusan khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, di Baku, Azerbaijan, dengan pendampingan dari Direktur Utama PLN. Andre menilai langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung transisi energi.

 

“PLN sudah memiliki roadmap yang jelas untuk EBT, termasuk target dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebesar 100 GW. Saya yakin, PLN tidak akan gegabah mematikan PLTU sebelum energi dari EBT siap,” jelas Andre.

 

Mengakhiri pernyataannya, Andre menegaskan pentingnya kedaulatan bangsa dalam menentukan arah kebijakan energi. Ia optimistis bahwa investasi EBT yang dilakukan PLN akan memberikan dampak positif. "Kita ini bangsa berdaulat, tidak bisa diatur oleh bangsa lain. Saya yakin, PLN tidak akan melakukan investasi yang mubazir," pungkas legislator daerah pemilihan Sumatera Barat I tersebut. (ums/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...