Kawendra: Tingginya Ketergantungan Energi Fosil Harus Ditangani dengan Strategi Khusus

04-12-2024 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistan, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Foto: Geraldi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistan menilai dirinya tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi PLN dalam transisi energi hijau. Ia menyoroti ketergantungan yang masih tinggi pada energi fosil, yakni 85 persen dari total kapasitas energi 93 GW.

 

“Isu ini harus ditangani dengan strategi khusus guna mengurangi ketergantungan secara bertahap,” dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

 

Perlu diketahui, integrasi energi hijau dalam bauran energi nasional menjadi salah satu prioritas utama PLN. Berdasarkan laporan yang diterima, kontribusi energi hijau terkini berada pada angka 14 persen pada tahun 2023, dan target 23 persen pada tahun 2025 menjadi tantangan besar. Sebab itu, ia mengusulkan agar PLN menyusun formula percepatan yang bisa melampaui ekspektasi.

 

Terkait soal Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Kawendra mengingatkan, ketersediaan SPKLU harus mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama pada momen-momen penting seperti libur Lebaran dan Natal. Ia juga berharap inovasi global, seperti in-route charging di Detroit, AS, yang memungkinkan kendaraan listrik mengisi daya tanpa perlu berhenti bisa nantinya diterapkan di Indonesia.

 

“Mudah-mudahan PLN dapat mengadopsi inovasi serupa di Indonesia, khususnya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Terobosan ini akan memperkuat PLN sebagai perusahaan energi kebanggaan nasional,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. (ums/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...