Kinerja Kerap Tidak Optimal, Kawendra Luktisian Desak Evaluasi Total PT Semen Indonesia

05-12-2024 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia Donny Arsal di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Foto : Geral/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Luktisian, menyampaikan sejumlah catatan tajam terhadap kinerja jajaran direksi PT Semen Indonesia Tbk (SIG) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia Donny Arsal di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Catatan ini disampaikan usai mempelajari data yang menunjukkan penurunan kinerja perusahaan, yang dinilai tidak optimal dalam mengemban amanah sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.


Dalam paparan yang diterima, diketahui bahwa beberapa indikator kinerja SIG menunjukkan penurunan konsisten sejak 2021, termasuk EBITDA margin, EAT margin, dan volume penjualan. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Kuartal III 2024, SIG mencatat volume penjualan sebesar 28 juta ton dengan pendapatan Rp26,29 triliun, EBITDA Rp4,3 triliun, dan laba bersih Rp720 miliar.


Meski segmen semen kantong mengalami penurunan, segmen curah menunjukkan kenaikan 3% year-on-year, yang berhasil menurunkan beban keuangan sebesar 13,5% berkat pengurangan utang berbunga hingga Rp3,49 triliun. Namun, Kawendra mempertanyakan distribusi yang kurang optimal di beberapa wilayah, seperti Sumatera.


Ia juga menyoroti masalah struktural, seperti promosi jabatan yang lebih mudah di Holding SIG dibandingkan di Operating Company, yang dianggap berkontribusi pada terbentuknya struktur organisasi yang gemuk tanpa diiringi kinerja operasional yang signifikan. “Ini gimana ceritanya, Pak? Kita punya tiga pabrik di Sumatera, tetapi sering terjadi kekosongan dalam distribusi dan kalah dengan yang tidak punya pabrik! Ini jelas-jelas memperlihatkan adanya masalah mendasar dalam tata kelola,” ungkap Kawendra.


Tidak hanya itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mempertanyakan komitmen dan kompetensi seluruh direksi SIG. Menurutnya, jika direksi tidak mampu memperbaiki kinerja perusahaan, langkah evaluasi total harus segera dilakukan.


“Kami di Gerindra terbiasa bicara apa adanya. Kalau memang direksi sudah tidak sanggup mengemban amanah, lebih baik direkomendasikan untuk dievaluasi ke Menteri BUMN. Tapi kalau masih sanggup, harus ada rencana nyata yang menunjukkan perbaikan,” tegasnya.


Kawendra juga memberikan catatan terkait program transformasi perusahaan yang gencar dipromosikan melalui kampanye Go Green, namun tidak diiringi dengan perbaikan nyata dalam aspek operasional dan bisnis. Sebagai BUMN strategis, menurutnya, SIG memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik di sektor industri semen nasional. Namun, kondisi yang terjadi saat ini dinilai jauh dari harapan.


Maka dari itu, Kawendra menegaskan pentingnya peran SIG untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi persaingan global. “Masa kalah kita sama kompetitor, Pak? Kalau ini terus berlanjut, kami di Komisi VI DPR RI tidak akan tinggal diam. Kami akan mendorong evaluasi mendalam agar SIG kembali ke jalur yang benar,” pungkas legislator dari Dapil Jawa Timur IV tersebut. (ums,mj/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...