Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan sanksi untuk Korea Utara (Korut) soal produksi senjata nuklir. Indonesia berharap, di Semanjung Korea bebas dari produksi senjata nuklir, karena ini akan menciptakan efek domino bagi negara-negara di kawasan tersebut seperti Cina, Taiwan, dan Jepang, untuk ikut memproduksi nuklir secara besar-besaran.

Demikian mengemuka dalam perbincangan antara delegasi Majelis Nasional Republik Korea yang dipimpin ketuanya Hon. AHN Hong Joon dengan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Andi Azhar Cakrawijaya (F-PAN), di ruang tamu BKSAP Lt.4, Nusantara III, Senin (11/3). Andi didampingi pula oleh Agus Hermanto (F-PD) Ketua Kerja Sama Parlemen Indonesia-Korea.

Isu di Semenanjung Korea sangat sensitif bagi perdamaian dunia. Hong Joon berharap peran aktif Indonesia dalam memfasilitasi perdamaian kedua Korea. Dan Korea juga ikut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian di kawasan ASEAN. Agus Hermanto yang juga Anggota Komisi X DPR menyampaikan, Indonesia siap menjadi fasilitator unifikasi Korea untuk perdamian.

Unifikasi dipandang penting, karena berdampak pula pada perdamaian dunia, khususnya Asia. Bila unifikasi terwujud, itu juga berdampak pada kerja sama perdagangan di kawasan Asia. “Perdamaian di Semenanjung Korea sangat penting bagi kami,” ungkap Agus dalam pertemuan tersebut. Selain masalah nuklir dan perdamian, banyak isu pula yang dibicarakan antara parlemen Korea dan Indonesia.

Di bidang pendidikan, kedua negara sudah melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Indonesia telah mengirim banyak pelajar dan mahasiswanya untuk belajar teknik di Korea. Sementara para pelajar dan mahasiswa Korea juga banyak belajar seni di Indonesia. Khusus soal ini, Agus berharap, pemerintah Korea menyediakan fasilitas kursus bahasa Korea yang memadai bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia.

Sementara di bidang kerja sama militer, Indonesia banyak mengimpor perlengkapan militer dari Korea yang dinilai lebih maju daripada Indonesia. Korea juga menjalin kerja sama di bidang industri baja dengan PT. Krakatau Steel. Hanya saja pihak Korea mempertanyakan masuknya Jepang ke dalam kerja sama ini. Pihak Indonesia, kata Agus, segera akan mempelajari kerja sama ini, agar tidak merugikan semua pihak.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Azhar juga menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah South East Asia Parliamentary Against Corruption (SEAPAC) pada Oktober 2013 dan tuan rumah bagi penyelenggaraan IPU Parliamentary Session at the 9^th Ministerial Conference of the WTO pada Desember 2013 mendatang. Sementara Hong Joon menyampaikan pada akhir Maret ini, Presiden Korea dan Wakil Menteri Pertahanannya akan berkunjung ke Indonesia untuk membicarakan kerja sama militer. (mh).foto:ry/parle