PERLU GRAND DESIGN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NTT
17-07-2009 /
KOMISI V
Komisi V DPR RI memandang perlu untuk segera dibuat grand design pembangunan infrastruktur di NTT yang saat ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Diakui bahwa setelah Komisi V melakukan kunjungan ke NTT 2004, sudah ada perkembangan yang menggembirakan meski masih sedikit. Demikian antara lain temuan Komisi V DPR saat melakukan Kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur dari tanggal 14 s.d 16 Juli yang dipimpin Ketua Komisi V Ahmad Muqoam yang diikuti 15 anggota Komisi V.
Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat C.P.S Massaid atau yang lebih dikenal Aji Massaid, mengatakan tentang perlunya grand design infrastukrtur tranportasi di NTT untuk jalur-jalur logistic†Hubungan antar moda harus terintegrasi sehingga bisa menjangkau pulau-pulau terpencil†ungkap Massaid. Dengan konsep yang terpadu lanjut Aji Massaid, Trans NTT akan bisa dikembangkan. Menurut Aji Massaid NTT belum banyak perkembangan pembangunannya.
Hal senada diungkapkan Josef A. Noe Soi (FPG) bahwa pembangunan infrastruktur di NTT perlu konsep yang terpadu antara rencana pembangunan kabupaten/kota yang dikordinasikan dengan pemerintah pusat. Anggota dari dapil NTT ini juga mengusulkan agar NTT segera membangun pusat-pusat pertumbuhan. “Tak mungkin semua daerah kita bangun secara serentakâ€, tandasnya Josef.
Sementara itu Anggota Komisi V Djoko Suwindi meminta agar jalur utara Nusa Tenggara Timur segera segera diwujudkan. Jalur tersebut menurut Djoko Suwindi sangat dibutuhkan bagi pengembangan sector pertanian dan sector perkebunan. Sehingga hasil pertanian dan perkebunan di daerah seperti Manggarai tidak akan sia-sia. Selain itu Joko Suwindi mengusulkan bagaimana seluruh moda tranportasi di NTT baik darat.laut dan udara dapat disinergikan dengan baik.
Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqoam juga mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini kecenderungan pembangunan infrastruktur di Indonesia hanya tumbuh sekitar 6 persen, sementara Negara-negara yang lain mencapai 10 hingga 16 persen. Untuk itu Komisi V mengakui bahwa sampai saat ini belum bisa mengakomodasi keinginan daerah untuk pembanguna infrastrukturnya.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Eston Nuai mengatakan bahwa NTT merupakan daearah yang sangat rawan kekeringan, mengingat hanya 4 bulan saja musim hujan ( Desember-maret). Hal ini menyebabkan sebagian daerah sering mengalami paceklik sehingga kekurangan pangan. Belum lagi banyaknya serangan hama timus dan belalang.
Dijelaskan Estion bahwa saat ini NTT masih ada hampir 250 ribu pengungsi Timor Leste yang tentunya perlu penanganan yang memadai baik dari penyediaan pemukiman, dan makanan.†Ibratnya NTT itu orang miskin menanggung orang susah†cetusnya.
Meyinggung masalah infrastruktur, lanjut Wagub Eston, NTT adalah persoalan struktur tanah yang mudah bergeser terkena gempa mengingat NTT berada di daerah patahan.. Sehingga untuk perawatan infrastukrtur tersebut butuh dana yang besar.
Pulau Tidak bernama
Anggota Komisi V Djoko Suwindi juga menyoroti tentang banyaknya pulau-pulau di propinsi NTT yang belum banyak mempunyai nama. Untuk itu anggota Komisi V yang dari Yogyakarta meminta agar pemerintah NTT segera memberi nama bagi pulau-pulau yang sampai saat ini belum diberi nama tersebut.
Menjawab pertanyaan Komisi V DPR, Wakil Gubernur NTT mengatakan bahwa konsep pembangunan NTT berdasarkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota yang disinkronkan dengan rencana pembangunan nasional. Dijelaskan bahwa di jalur utara NTT sudah ada kawasan potensial sebagai daerah pengembangan.
Menyinggung tentang banyaknya pulau-pulau yang belum mempunyai nama dijelaskan bahwa pemerintah daerah sudah berusaha untuk memberikan nama-nama pulau-pulau yang belum mempunyai nama. Wagub memberi contoh Pulau Tikus, Pulau Kera dll. Namun diakui bahwa belum semua pulau dioberi nama.
Secara konsep rencana pembangunan terpadu sudah disiapkan pemerintah daerah akan tetapi banyak infrastuktur yang belum tersedia..
Masalah pembiayaan pembangunan infrasturktur di daerah adalah banyak masuknya jalan propinsi menjadi jalan nasional. Selain itu juga tumbuhnya kebutuhan perumahan bagi rakyat.