Amelia Anggraini: Pemerintah Harus Berperan Maksimal di BRICS, Kedepankan Prinsip Non-Blok

15-01-2025 / B.K.S.A.P.
Anggota BKSAP DPR RI, Amelia Anggraini di Ruang Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025). Foto : Runi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Indonesia belum lama ini dikabarkan telah resmi bergabung sebagai anggota penuh aliansi Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (BRICS). Merespon hal itu, Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Amelia Anggraini mendorong Pemerintah untuk berperan maksimal dalam BRICS sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan nasional.

 

"BRICS ini adalah salah satu upaya untuk bagaimana kita meningkatkan kerja sama ekonomi dengan dunia internasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita,” ujar Amelia saat wawancara Parlementaria di Ruang Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

 

Namun demikian, Politisi Fraksi Partai NasDem ini ingatkan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam aliansi itu dengan tetap  menggarisbawahi bahwa Indonesi bukan berarti memihak salah satu blok. Mengingat, tandas Amelia, Indonesia mengandung prinsip bebas aktif non-blok, sesuai dengan amanat konstitusi.

 

Buktinya, ungkap Amelia, Indonesia juga merupakan negara kandidat aksesi dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Indonesia berencana bergabung dengan OECD untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional yang diharapkan dapat mendorong Indonesia menjadi negara maju.

 

Tak hanya itu, tutur Amelia, Pemerintah Indonesia juga aktif di G20, di WTO  dan forum internasional lainnya. Atas dasar itu, Amelia mendukung upaya pemerintah namun tetap dengan prinsip kehati-hatian yang harus diperhitungkan agar tujuan nasional terciptanya pertumbuhan ekonomi nasional yang baik bisa diwujudkan.

 

“Apalagi kita satu-satunya negara yang dalam waktu cepat diterima sebagai anggota BRICS dibandingkan ada negara-negara peninjau lainnya tetapi kita diterima. Karena apa? Negara lain juga menilai bahwa kita ini adalah negara yang sangat potensial dari aspek geografis, kemudian juga jumlah penduduk yang sangat besar dan itu merupakan potensi bagi mereka,” pungkas Anggota Komisi I DPR RI ini. (pun/rdn)

BERITA TERKAIT
BKSAP Jembatani Kerja Sama Pendidikan dan Teknologi antara RI dan Kuba
24-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Indonesia dan Kuba telah memperkuat hubungan bilateral yang terjalin sejak 1960. Pada tahun 2025 ini, hubungan diplomatik...
Indonesia-Australia Sepakat Tingkatkan Investasi dan Kerja Sama Pendidikan
24-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) kembali menggelar pertemuan dengan duta besar negara sahabat. Kali ini,...
BKSAP Bahas Empat Bidang Strategis Kolaborasi RI dan Belarus
23-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengadakan pertemuan kehormatan (courtesy call) dengan...
BKSAP dan WFD Sepakat Tingkatkan Kolaborasi Legislasi dan Perubahan Iklim
23-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, bertemu dengan delegasi dari Westminster Foundation...