Komisi IV DPR RI membahas pembiayaan untuk mengembangkan usaha tani d an melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk Asuransi Pertanian. Dalam Panitia Kerja (Panja) yang membahas RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU Perlintan), yang dipimpin Ketua Panja Herman Kheron, dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Jasindo, di Gedung DPR, (13/4).

Draft RUU RUU Perlintan mengisyaratkan pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, pembiayaan dalam perlindungan dan pemberdayaan petani melalui Bank Bagi Petani, Lembaga Perbankan yang ada, dan/atau Lembaga Pembiayaan Petani.

Menurut anggota Panja RUU PPP dari F-PAN Viva Yoga Mauladi, usaha perbankan memang tidak tertarik membiaya pertanian karena selain berisiko tinggi juga karena tidak bankable. "Karena itu harus diatur dalam undang-undang," tegasnya.

Sementara, Agung Jelantik Sanjaya dari Fraksi Partai Gerindra menyampaikan jangan ada beban APBN untuk kembali membiayai pertanian. Namun, pertanian memang harus dimajukan. Karena itu, pembentukan Bank Pertanian menjadi salah satu solusinya. "Petani itu kalau kelebihan akan menyimpan dan kalau kurang akan meminjam," katanya.

Wakil Ketua Komisi IV dari F-PG Firman Soebagyo mengatakan, persoalan pangan sangat krusial karena Indonesia akan menghadapi ledakan penduduk sementara kebutuhan pangan tidak berkurang. Karena itu, pembentukan bank pertanian cukup mendesak.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan jika pendirian Bank Pertanian dinilai tidak efisien karena tidak menguntungkan. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, sebaiknya perbankan lebih fokus untuk lebih mengoptimalkan bank yang ada saat ini. "Kita berpendapat lebih baik mengoptimalkan bank yang ada, belum terpikir untuk membentuk bank baru," katanya

Menurut Kiagus, pihaknya tetap mendukung perekonomian petani dengan mendorong perkembangan perbankan yang sudah ada, dari situ dipastikan dapat membantu permodalan untuk petani.

Dia mencontohkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, sudah pernah ada bank pertanian tapi tidak berhasil dan akhirnya bergabung dengan BRI. "Karena tidak efektif, apalagi saat ini bank lebih menguntungkan terbuka secara umum. Kita punya pengalaman ada bank pertanian yang gagal kemudian di gabung dengan BRI," kata Kiagus.

Menurutnya, apabila pendirian bank pertanian dipaksakan kembali, maka bank tersebut akan kalah bersaing dengan bank umum karena bank umum dinilai lebih kuat dalam mengelola dana masyarakat. "Bank pertanian akan kalah di lapangan. Karena kalau tiap sektor bikin bank, dampaknya uang yang dikelola akan terjadi perebutan modal kalau itu terjadi bank pertanian juga kalah," tandasnya.

Kiagus Badaruddin mengaku, pemerintah sedang mencari jalan dan mengoptimalkan lembaga pembiayaan khusus untuk petani, seperti asuransi. Karena petani sering mengalami kerugian karena bencana seperti banjir.

"Mengenai premi untuk petani, pemerintah akan memfasilitasi dan Menkeu (Agus Martowardojo) secara pribadi mengatakan sedang mengkaji dan mungkin bisa diberikan dana dari subsidi, sehingga tidak membebani APBN," ujarnya.

Menurut Mantan Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rudjito sebenarnya perbankan dan lembaga keuangan pelaksana KUR (Kredit Usaha Rakyat) bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pertanian. Sebab KUR sudah menyalurkan kredit sebanyak Rp 100 triliun. Seandainya digunakan 15 persen saja, bisa digunakan untuk membiayai lembaga pertanian.

"Selama ini, BRI meski memberikan kredit kepada para petani, tapi bukan bank pertanian. "Kalau mau mengubah jadi bank pertanian ya harus RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)," ujarnya. (as)