Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, saat bertukar cenderamata usai menerima kunjungan kehormatan (Courtessy Call) dengan chargé d'affaires (CDA) Polandia, (H.E) Maciej Tumulec, di Senayan, Rabu (22/1/2025). Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera menerima kunjungan kehormatan (Courtessy Call) dengan chargé d'affaires (CDA) Polandia, (H.E) Maciej Tumulec. Pertemuan kedua negara membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia-Polandia, khususnya di bidang pendidikan, perdagangan, dan kebijakan luar negeri.

“Kedutaan Polandia datang untuk pertama kali ingin memperkuat hubungan, kebetulan tahun ini sejak awal Januari Polandia menjadi presiden Uni Eropa. Beliau ingin menyampaikan 70 tahun hubungan diplomatik kita demikian bagus meski memang cukup lama dalam pertukaran Menteri belum terjadi lagi. Polandia ingin segera memperkuat hubungan dengan luar negeri Indonesia karena Polandia juga termasuk di negara Eropa Timur yang paling maju seperti kualitas pendidikan dan industri," kata Mardani kepada Parlementaria usai pertemuan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Tumulec juga menjelaskan prioritas Polandia dalam mendukung Palestina sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya. Polandia merasa empati terhadap perjuangan Palestina yang dianggap memiliki pengalaman sejarahnya yang sama dengan Polandia, yakni terjadinya genosida terhadap 6 juta warganya.

“Beliau menjelaskan (nantinya) Ibu Dubes yang akan ditempatkan (di Indonesia) sebelumnya adalah kepala pusat bantuan medis di Palestina, Dubes akan dikirimkan dan membantu ke Palestina. Jadi kita senang sekali mendengar penjelasan, dan kami undang dia untuk hadir di acara GKSB pada 30 Januari nanti semoga harapannya akan banyak hal yang bisa dilakukan,” ujar politisi Fraksi PKS ini.

Sementara itu, Mardani dan Tumelac juga membahas peluang kerja sama di bidang pendidikan. Di mana berbagai daerah di Indonesia sejauh ini telah mengirimkan hampir 1000 calon dokter ke Polandia. Namun, belum adanyaComprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa menjadi salah satu hambatan untuk mendapatkan beberapa bantuan hubungan seperti investasi maupun perdagangan.

“Kami undang dia untuk hadir di acara GKSB pada 30 Januari nanti semoga harapannya akan banyak hal yang bisa dilakukan”

Untuk mempercepat realisasi kerja sama ini, BKSAP DPR-RI mengundang perwakilan Polandia hadir dalam peluncuran GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral). Acara yang rencananya akan dilaksanakan pada Kamis, 30 Januari 2025 nanti, juga akan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kemendikbudristek, Bappenas dalam memperkuat hubungan kedua negara. 

“Salah satu hambatannya, kami belum memiliki payung kerja sama CEPA karena Polandia anggota Uni Eropa. Tidak seperti Vietnam sehingga mudah untuk mendapatkan hubungan investasi maupun perdagangan yang bagus. Kita tidak hanya dorong, tetapi kita juga akan menjembatani dalam acara launching GKSB, selain Kementerian Luar Negeri kita akan undang Kemendiktiristek, Kementerian Kebudayaan, dan Bappenas agar yang kita kerjakan akan segera dinikmati kementerian ini yang dimana cukup satu lantai saja,” tutupnya. (nv,bia/rdn)