RUU Minerba Jadi Perdebatan, Baleg Tegaskan Pentingnya Mitigasi Risiko
_saat_RDPU_Baleg_DPR_RI_di_Senayan__Kamis_(23_1_20220250124085634.jpeg)
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung (kanan) saat RDPU Baleg DPR RI di Senayan, Kamis (23/1/2024). Foto: Azka/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta – Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI, Mukri Friatna, menyatakan penolakan terhadap wacana perguruan tinggi diberikan hak mengelola tambang sebagaimana diatur dalam Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Menurut Mukri, pemberian izin tersebut dapat mencemarkan pemikiran intelektual kampus dalam menyikapi kehidupan berbangsa.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menegaskan bahwa rancangan undang-undang ini bertujuan agar sumber daya alam (SDA) Indonesia benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Bukan hanya kepada kalangan bisnis, tetapi juga seluruh kalangan, termasuk ormas keagamaan maupun kampus,” ungkap Martin dalam RDPU Baleg DPR RI yang melibatkan berbagai pihak, seperti Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Umat Islam (PUI), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, WALHI, dan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Mineral RI (DPP AMRI), Kamis (23/1/2024).
Meski mengakui adanya potensi risiko dari penerapan RUU Minerba, Martin menyebut pentingnya mitigasi untuk mencegah dampak negatif di masa depan. Ia menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan dalam pemberian izin usaha pertambangan.
“Undang-undang ini sudah memuat syarat-syarat yang diperlukan, baik untuk ormas keagamaan, UMKM, maupun perguruan tinggi. Masih ada tahap pembahasan berikutnya, termasuk RDPU untuk menyerap masukan dari masyarakat,” lanjut politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Martin pun mengajak semua pihak, termasuk WALHI dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, untuk terus memberikan masukan sebanyak-banyaknya guna menyempurnakan RUU ini.
“Masukan yang teknokratis sangat diperlukan agar menjadi risalah yang dapat kami tindak lanjuti. RUU ini nantinya juga memerlukan aturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah,” pungkas Martin. (hal/aha)
