Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam foto bersama usai pertemuan kedua dengan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga kemanusiaan yang peduli terhadap Palestina di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar pertemuan kedua dengan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga kemanusiaan yang peduli terhadap Palestina di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa langkah konkret sedang disiapkan dengan membentuk sekretariat bersama. "Kami ingin setiap lembaga dan ormas tetap memiliki keunikannya masing-masing, tetapi berada dalam satu payung bersama. Setelah ini, kami akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas lebih lanjut strategi kolaborasi," ujar Mardani.

Ia menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan perjalanan panjang yang memerlukan strategi matang dan kerja sama erat. "Kami ingin segera melihat Palestina merdeka, karena mereka adalah salah satu pihak pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945," tambahnya.

Selain konsolidasi dengan ormas dan lembaga kemanusiaan, Mardani juga menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta. "Setelah ini, kami akan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Termasuk menggandeng para donatur, pengusaha, dan filantropis yang ingin turut serta dalam proyek kemanusiaan ini," jelasnya.

Aktivis kemanusiaan Abdilah Onim yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik langkah yang diambil oleh BKSAP DPR RI. "Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini. Kami berharap ada tindak lanjut nyata, termasuk upaya memfasilitasi aktivis kemanusiaan agar bisa langsung bertemu dengan masyarakat di Jalur Gaza," ujarnya.

Dengan kerja sama yang lebih erat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil, diharapkan upaya kemanusiaan untuk Palestina dapat lebih terkoordinasi dan memberikan dampak yang lebih luas. (ssb/aha)