Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono usai pertemuan dengan BAKAMLA Zona Timur Indonesia di Ambon, Rabu (5/2/2025). Foto : Ulfi/Andri

PARLEMENTARIA, Ambon – Luasnya wilayah maritim Indonesia yang mencakup lebih dari dua pertiga total luas negara serta potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor kelautan menuntut penguatan sistem keamanan laut. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia.

"Indonesia adalah negara yang luas, dengan penduduk yang banyak serta sumber daya alam yang luar biasa. Wilayah perairan kita menyimpan potensi besar, baik dari sektor perikanan maupun sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, eksplorasi yang bertanggung jawab harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan," ujar Dave usai pertemuan dengan BAKAMLA Zona Timur Indonesia di Ambon, Rabu (5/2/2025).

Ia menegaskan bahwa eksplorasi yang baik dan berkelanjutan harus diiringi dengan sistem pengamanan yang tegas dan jelas. Selain TNI Angkatan Laut dan Kepolisian, Dave menyoroti peran BAKAMLA yang selama ini telah berkontribusi dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Namun, ia menilai lembaga ini masih memerlukan banyak penguatan dalam berbagai aspek.

"BAKAMLA perlu diperkuat dari sisi otorisasi, landasan hukum, personel, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitasnya. Ini mencakup armada kapal, teknologi, sistem pemantauan, serta penggunaan drone untuk pengawasan maritim. Tanpa penguatan yang memadai, sulit bagi BAKAMLA untuk menjalankan tugasnya secara optimal," jelasnya.

Dave juga membandingkan kesiapan BAKAMLA dengan Coast Guard negara-negara tetangga seperti Vietnam, Tiongkok, dan Filipina. Ia mengungkapkan bahwa negara-negara tersebut telah jauh lebih maju dalam membangun armada dan sistem keamanannya, sementara Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam memperkuat pertahanan lautnya.

Menurutnya, keberadaan BAKAMLA yang kuat sangat penting dalam berbagai aspek, seperti pemantauan lalu lintas kapal, respons cepat terhadap kecelakaan atau insiden di laut, serta pemberantasan aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang dan manusia, serta pencurian ikan oleh kapal asing.

"Ke depan, pemerintah harus memberikan anggaran yang cukup agar BAKAMLA bisa lebih maju dan mampu menjaga kedaulatan laut kita dengan baik. Ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga memastikan setiap kapal Indonesia termonitor serta melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman maritim," tegas Dave.

Ia juga menekankan bahwa aturan hukum harus dipadukan dengan teknologi terkini agar pengawasan dan perlindungan wilayah laut Indonesia lebih efektif. Dengan peningkatan kapasitas, BAKAMLA diharapkan mampu memainkan perannya secara maksimal dalam menjaga perairan Indonesia dari berbagai ancaman. (upi/aha)