Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, saat rapat kerja dengan Menteri Sosial di Ruang Rapat Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menilai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) belum efektif. Menurutnya, meski Kemensos mendapat anggaran yang besar—bahkan pernah mencapai Rp100 triliun—hasilnya belum menunjukkan dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan.

"Program yang ada sekarang hanya gono-gono wae dan tidak menyelesaikan masalah kemiskinan," ujar Wachid dalam rapat kerja dengan Menteri Sosial di Ruang Rapat Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Wachid menyoroti bahwa program bantuan sosial (bansos) tidak memberikan solusi jangka panjang. Ia meminta Kemensos berinovasi dan merancang program yang lebih efektif, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin.

"Bantuan seperti beras atau uang yang diberikan setiap bulan hanya memberikan bantuan sementara tanpa solusi permanen untuk keluar dari kemiskinan," ungkapnya.

Ia mengingatkan pentingnya evaluasi dan perbaikan program sosial agar manfaatnya lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, program yang diberikan harus mampu mendorong keluarga miskin untuk bangkit dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Evaluasi mendalam terhadap penerima bansos dan dampak nyata dari program-program tersebut sangat diperlukan agar pengentasan kemiskinan tidak sekadar menjadi formalitas tanpa hasil yang berarti.

"Data kemiskinan harus dievaluasi kembali, apakah sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika tidak, maka perlu ada perubahan," tegasnya.

Senada dengan Wachid, Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, menyoroti bahwa sekitar 40 persen penerima bansos tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang tidak seharusnya menerima bantuan, tetapi tetap mendapatkannya akibat permasalahan dalam sistem pendataan dan alokasi yang belum akurat.

"Kemensos harus berani mengambil langkah tegas agar bantuan sosial tidak menjadi komoditas politik. Perlu ada surat edaran yang jelas untuk memastikan ketegasan dalam penyaluran bantuan, termasuk peran kepala desa dalam memastikan bantuan sampai kepada yang berhak," katanya.

Achmad menegaskan bahwa fokus utama Kemensos seharusnya adalah menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Namun, ia menilai upaya ini belum berjalan maksimal.

"Ruh dari Kemensos adalah mengurangi kemiskinan, tetapi banyak program yang belum efektif. Pemberdayaan harus lebih dikuatkan dan terlihat jelas di lapangan," ujarnya.

Untuk memastikan efektivitas program, Achmad menekankan pentingnya pengawasan dan pemutakhiran data secara berkala. Menurutnya, survei langsung perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui siapa yang sudah keluar dari kemiskinan dan siapa yang masih berhak menerima bantuan.

"Jika pengawasan dilakukan dengan baik, angka kemiskinan akan terus menurun, dan ekonomi Indonesia bisa semakin baik," pungkasnya. (rnm/aha)