Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali bahas RUU Kelautan yang diusulkan DPD RI. Rapat Dengar Pendapat dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono (F-PD), didampingi Wakil Ketua Dimyati Natakusumah (F-PPP) dan Ana Muawwanah (F-PKB), Rabu (20/3). Agenda Baleg terhadap RUU Kelautan masih melakukan harmonisasi dengan Ketua Tim RUU Kelautan dari DPD RI.

Sempat diusulkan agar Baleg segera membentuk Panja. Namun, melihat perkembangannya para anggota Baleg masih butuh penjelasan lebih rinci dan mendalam soal kelautan. “Kesempatan untuk DPD menambahkan yang telah disampaikan. Namun, belum sempat mendapat penjelasan. Kesempatan bagi anggota Badan Legislasi untuk mendapat penjelasan lebih jauh,” kata Ignatius saat memimpin rapat.

RUU Kelautan ini dipandang perlu, karena selama ini kebijakan negara cenderung berparadigma daratan. Padahal, sebagai negara kepulauan yang mayoritas wilayahnya lautan, mestinya cara pandang kelautan atau kepulauan menjadi acuan. RUU ini mengajak kita memiliki paradigma baru, yaitu mengalihkan pandangan ke laut yang selama bertahun-tahun kurang mendapat perhatian.

Tujuan RUU ini, seperti dijelaskan Ketua Tim RUU Kelautan dari DPD, untuk mewujudkan NKRI selain juga mendayagunakan sumber daya laut. Ada banyak pengelolaan bidang kelautan yang harus diatur, yaitu tata kelola kelautan, ekonomi kelautan, pertahanan-keamanan, keselamatan transportasi laut, budaya bahari, riset kelautan, dan lain-lain.

UU Kepolisian dan UU Pertahanan menjadi salah satu pondasi dari RUU Kelautan. Sementara UU sektoral seperti UU perikanan menjadi pilarnya. Nantinya, bila RUU ini sudah disahkan menjadi UU, maka UU Kelautan menjadi atap pelindung atau payung bagi berbagai UU yang terkait dengan kelautan. (mh) foto:ry/parle