Sebagai tindaklanjut ketidakhadiran Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, dalam  tiga kali undangan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI untuk menyelesaikan masalah buruh di BUMN, pagi tadi sekitar jam 09.00 WIB Komisi IX berusaha mendatangi kediaman Dahlan Iskan.

“Tadi pagi, jam 09.00 WIB Komisi IX telah berusaha ke rumah Dahlan Iskan untuk silaturahmi, sebetulnya persoalannya apa sehingga beliau tidak mau datang. Karena alasan surat yang dikirimkan ke Komisi IX   klasik, seperti copy paste selalu ada acara,” papar Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning kepada Wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3).

Padahal, menurut Ribka,  Komisi IX selalu mengirimkan  undangan  satu minggu sebelumnya. Itu artinya, tidak ada niatan politik yang baik, tidak ada rasa hati yang baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Padahal, menurutnya ini menyangkut persoalan perusahaan negara, uang rakyat. “Sementara  kita lihat di  media, Dahlan Iskan yang pencitraannya baik, tapi ternyata buktinya beda,” imbuhnya.

Dijelaskan politisi Fraksi PDIP ini, bahwa Komisi IX tidak berhasil menemui Dahlan Iskan di kediamannya. Kemudian berniat menyusul ke PLN karena menurut informasi ada acara di sana, namun  ketika dikonfirmasi Dahlan Iskan tidak jadi datang dan membatalkan semua jadwalnya termasuk ke Lampung.

“Tadinya kita mau uber juga ke Lampung, makanya teman-teman Serikat Pekerja sudah siap mendampingi kita semua dan berinisiatif membawa tulisan Wanted Dahlan Iskan,” ucap Ribka sambil menunjukkan Karton bertulisan Wanted Dahlan Iskan. 

Dirinya menyayangkan, Dahlan Iskan adalah  seorang menteri yang seharusnya dihormati. “Teman-teman  Komisi IX selalu mengingatkan Dahlan Iskan,  bahwa beliau  hanya dipilih oleh seorang presiden, tapi kami dipilih oleh ratusan ribu rakyat, kita kurang satu saja tidak bisa dilantik menjadi anggota DPR,” papar anggota DPR yang akrab disapa dengan Ning.

Ribka menambahkan, bahwa sebagai anggota Dewan  mempunyai tanggung jawab moral kepada rakyat khususnya serikat pekerja-serikat pekerja yang mengadu ke Komisi IX. “Kita tidak main-main, kita akan terus cari beliau, kita akan terus kejar bersama  teman-teman dari serikat pekerja sampai ketemu. Kalau beliau tidak punya niatan baik ke Komisi IX, kita juga akan mengadu ke pimpinan DPR sekarang,” tegas Ribka.

Menurut Ning, kemarin sore (Selasa, 19/3), dirinya  sudah menghubungi Ketua DPR RI, Marzuki Alie untuk memberitahukan kepada Pimpinan DPR tindakan Komisi IX hari ini. Dan Marzuki Alie  sangat setuju dan mendukung, karena persoalannya Meneg BUMN juga berkali-kali tidak  menghadiri   undangan rapat-rapat kerja Komisi VI dan Komisi VII. 

“Saya bingung juga, apa ada kelainan jiwa, entah melecehkan parlemen atau melecehkan buruh,” tegasnya.

Ini sudah seperti aksi bersama, kata Ribka, antara Komisi IX DPR RI dengan teman-teman dari serikat pekerja. Biasanya, DPR  di demo buruh, tapi ini sudah menjadi kesatuan.  “Karena kita sudah sumpek mau bagaimana lagi, karena dengan mitra kerja kita Kementerian Tenaga Kerja sudah selesai, sekarang kebijakannya tinggal di Meneg BUMN untuk solusinya tapi mentok disini, padahal menyangkut ribuan pekerja,” imbuhnya.

Sementara Poempida Hidayatullah, Anggota Komisi IX (F-PG) yang menyertainya, menyatakan pemanggilan paksa yang dilakukan Komisi IX DPR RI merujuk pada UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Menurutnya, dalam UU MD3 tersebut memang tidak menyatakan harus bagaimana, hanya menyatakan harus sesuai dengan UU saja, tidak ada hubungannya dengan upaya panggil paksa.

“Jadi ini  adalah hak kewenangan DPR dalam hal  melaksanakan hak pengawasannya dalam konteks legislatif. Jika dalam konteks yudikatif itu bisa melibatkan polisi, jadi tidak melibatkan polisi tidak apa-apa,” jelas Poempi.

Selain Poempi, Ribka didampingi Budi Supriyanto (F-PG), Arif Minardi (F-PKS),  Muchtar Amma (F-Hanura) dan beberapa perwakilan Serikat Pekerja BUMN.

Setelah memberikan keterangan pers kepada wartawan, Ribka dan kawan-kawan menemui Ketua DPR RI, Marzuki Alie. (sc) foto:ry/parle