Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengusulkan untuk mengadakan Rapat Gabungan antara Komisi VI dan  Komisi IX  dengan mengundang Menteri BUMN Dahlan Iskan dan pemanggilan akan dijadwalkan dalam rangka membahas keluhan sejumlah pegawai BUMN.

"Menteri BUMN ini mitranya Komisi VI terkait korporasi, merjer dan akuisisi, bukan di Komisi IX. Komisi IX itu terkait buruhnya. Ini sebaiknya rapat gabungan antara Komisi VI dan Komisi IX," kata Ketua DPR Marzuki Alie saat menerima Komisi IX  dan perwakilan Serikat Pekerja BUMN di Ruang Rapat Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (20/3).

Menurut Marzuki,  rapat gabungan tersebut akan menghadirkan Menteri BUMN Dahlan Iskan. “Saya yakin Dahlan akan mematuhi aturan yang berlaku dan menghormati undangan DPR,” tegasnya.

"Nanti yang mengundang itu kelembagaan, nah jika yang bersangkutan tidak menghormati aturan, pasti ada penyelesaian secara lembaga. Jadi tidak perlu dipersoalkan apa yang jadi kewenangan DPR, itu tidak perlu diragukan. DPR itu tidak mau dilecehkan," imbuhnya.

"Jangan khawatir, pimpinan DPR sudah tandatangani, tinggal koordinasi dengan komisi terkait," lanjutnya.

Komisi IX dan Serikat Pekerja BUMN mempermasalahkan sikap Dahlan Iskan yang dianggap tidak peduli  terhadap nasib buruh BUMN. Oleh karenanya, Ketua  Komisi IX, Ribka Tjiptaning mengajak para buruh menemui pimpinan DPR untuk menyelesaikan persoalan.

"Komisi IX sudah merasa buntung ini. Kita juga tahu tatib DPR, soal rapat gabungan itu tidak mudah. Seperti saya ingin undang menteri keuangan, tidak mudah. Saya heran, ketika Komisi IX minta mitra kerja komisi lain, selalu saja ada alasan," keluh Ribka.

Dirinya  mengaku sudah sering mengundang Dahlan Iskan, namun tak dipenuhi. "Di sini ada bukti, 18 Februari, 27 Februari, 5 Maret 2013, tiga kali nggak datang saya buat surat ke pimpinan tanggal 7 Maret untuk memanggil paksa tanggal 20 Maret hari ini," paparnya.

Ribka menambahkan, bahwa Komisi IX pun telah berupaya ke rumah Dahlan Iskan. "Tadi saya sudah ke rumahnya pagi-pagi untuk  cegat Dahlan iskan, tapi lolos juga. Kita sumpek makanya kita ngadu ke Ketua DPR," tandasnya. (sc)foto:wy/parle