Tim Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan membatalkan pertemuan dengan jajaran instansi Provinsi Kalimantan ketika mengetahui gubernur dan Kepala Dinas tidak ada di daerah dan hanya diwakilkan Sekretaris Daerah. Sementara Gubernur beserta Kepala Dinas sedang berada di Jakarta mengikuti acara coffee morning. “Kita kecewa, karena ini bukan pertama kali tetapi yang kedua tidak bertemu dengan Gubernur dan juga Kepala Dinas,” ujar Ketua Tim Kunker Kunjungan kerja Komisi X DPR ke Prov. Kalimantan Selatan Irwan Prayitno (F-PKS) kepada Parlementaria, kemarin. Padahal menurut Irwan, setiap kali Komisi melakukan kunjungan ke daerah, pihaknya selaku diterima oleh Gubernur. Komisi X DPR dalam rangka melaksanakan fungsinya di bidang pengawasan adalah melakukan kunjungan kerja setiap empat bulan sekali ke daerah. Pada masa sidang IV Reses Masa Sidang 2008-2009 Komisi X dibagi menjadi tiga tim yakni Tim kunker ke Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Lampung, dan Provinsi Papua. Hal itu disebabkan, DPR mempunyai mitra kerja dengan Gubernur untuk melakukan koordinasi yang berhubungan dengan pusat dan daerah, seperti dana dekonsentrasi, dana alokasi khusus (DAK), implementasi undang-undang, pengawasan anggaran, serta beberapa kebijakan lain yang perlu disinergikan dengan pusat karena anggaran daerah lebih dari 90% adalah dari pusat sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lebih dari 10%. Sedangkan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, DPR memiliki hak budget menyusun anggaran pusat. Sehingga jika pihaknya melakukan kunker ke daerah dan tidak bertemu dengan gubernur yang memegang kewenangan tertinggi di daerah kemudian diwakilkan pada Sekretaris Daerah maka dirasakan sia-sia. “Sekretaris Daerah maupun Kepala dinas tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan karena mereka adalah pegawai yang ada dibawah gubernur,” katanya. Sehingga Irwan menegaskan untuk apa dipaksakan bertemu jika tidak di respon, sementara disisi lain pihaknya telah memberikan perhatian penuh kepada Kalimantan Selatan berikut rombongan tim anggota kunjungan kerja Komisi X DPR yang lengkap. Jika seandainya Gubernur tidak bisa, Irwan mengungkapkan pasti daerah lain akan berebut untuk menerima pihaknya. Tim Kunker dating ke daerah tidak hanya membawa badan tetapi membawa beberapa kewenangan yang dimiliki untuk diteruskan ketika rapat di DPR Jakarta. Lebih lanjut Irwan menuturkan jika ini adalah hak Gubernur dan Kepala Dinas untuk tidak menemui Komisi X. Namun, pihaknya juga mempunyai kewenangan tidak menemui perwakilannya. “Daerah tidak bisa hidup dari pusat baik dari segi anggaran maupun dari segi kebijakan maupun ada otonomi daerah tetapi dana sebagian besar dari pusat,” katanya. Oleh sebab itu hubungan pusat dengan daerah menjadi penting untuk disinergikan. “ini adalah contoh yang tidak baik,” ujarnya. Komisi X DPR membidangi pendidikan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga. Di Pendidikan, lebih dari 200 triliun berasal dari pusat dan sebagian besar anggaran gaji, tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional dan tunjangan khusus yang menentukan adalah Komisi X. “Sehingga kami ingin mendengar penjelasan gubernur terkait bidang kami,” tandasnya. (da)