Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengaku kecewa dengan kinerja kepolisian dalam mengamankan Pemilukada di Kota Palopo, Sulsel. Ia meminta Kapolri memberikan sanksi tegas kepada aparat yang dinilai gagal dalam mengemban tugasnya.

"Satu tahun terakhir ini cukup berat bagi Polri untuk menjaga keamanan. Kita harapkan peristiwa sepeti di Palopo ini, Kapolri bisa tegas, copot Kapolresnya atau Kapoldanya. Kan disitu ada intel, kok tidak bekerja maksimal," katanya kepada wartawan sebelum mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/13).

Ia menilai kalau tidak sigap mengatasi keamanan Pemilukada, kondisi ini akan terus mendiskreditkan Polri. Politisi FPDIP ini menyebut salah satu kunci utama dalam pengamanan Pemilukada adalah mendekati calon dan partai pendukungnya.

"Kita perlu meminta para calon untuk menahan diri, harus siap menang dan siap kalah. Ini harus dipegang oleh pihak keamanan dalam hal ini kepolisian," tandasnya.

Trimedya yang juga Ketua BK DPR ini menyebut, proses demokrasi  yang juga masa transisi ini harus dapat dilewati bangsa dengan baik. Pada saatnya nanti semua pihak harus siap apabila hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan pemilu langsung harus ditinjau ulang, misalnya gubernur cukup ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Kerusuhan di Palopo, Sulsel terjadi setelah massa kecewa dengan hasil Pemilukada-Walikota. Tujuh gedung rusak parah dibakar massa, diantaranya Kantor Walikota Palopo, Kantor Dinas Perhubungan, Kantor DPD Golkar dan Kantor Harian Palopo Pos. (iky), foto : ry/parle/hr.