Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan bahwa penyadapan memang melanggar HAM, kecuali jika itu dilakukan oleh KPK. Karena menurut politisi dari FPPP ini penyadapan yang dilakukan KPK merupakan salah satu cara mengungkap atau menyelidiki kasus korupsi yang tengah dilakukannya.

Ditemui di Gedung Nusantara II DPR sebelum mengikuti Rapat Paripurna, Selasa (2/4) Dimyati juga anggota Komisi Hukum DPR ini menyatakan, korupsi merupakan sebuah tindak kejahatan yang merugikan negara. Dengan tidak mengurangi kapabilitas dari hakim, Dim menambahkan jika KPK terlebih dahulu harus melaporkan rencana penyadapannya maka bukan tidak mungkin rencana penyadapan tersebut bisa bocor terlebih dahulu.

Selain itu menurut Dim, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang KPK, khususnya pasal 12 yang menyatakan bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan sistematis sehingga perlu dilakukan upaya penyadapan untuk pengungkapannya.

Meski demikian menurut Dim, dalam melakukan penyadapan KPK juga tidak boleh melakukannya sembarangan tanpa ada azas dugaan terlebih dahulu. Dengan kata lain, orang yang akan disadap merupakan orang yang memang benar-benar telah dicurigai dan telah melakukan tindak pidana korupsi.

“Jika semua orang disadap barulah itu pelanggaran HAM. Namun kalau yang disadap memang orang yang tengah dicurigai telah melakukan tindak korupsi, ya tidak masalah,”tambah Dim.(Ayu)/foto:iwan armanias/parle.