Wakil Ketua DPRRIPramono Anung mengatakan, Pimpinan DPR berencana menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan depan. Rapat konsultasi akan membahas sejumlah persoalan nasional yang terjadi akhir-akhir ini dan telah mendapat perhatian masyarakat luas.

Persoalan yang akan dibahas adalah kasus penembakan terhadap empat tahanan titipan di LP Cebongan Sleman, Yogyakarta. Termasuk pengambilalihan RUU Peradilan Militer yang di “gantung” oleh pemerintah.

"Rencananya sekitar hari Selasa atau Rabu pekan depan, kita perlu agendakan rapat konsultasi dengan Presiden. Salah satu agendanya membahas kasus LP Cebongan tersebut," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung usai menerima Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penuntasan Kasus Cebongan di Gedung Nusantara III, Rabu (3/4).

Berdasarkan aspirasi publik, Pramono setuju dan mendukung DPR untuk mendorong pemerintah segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dan mengungkap kasus di LP Cebongan.Hal ini penting untuk memastikan dan benar-benar mengungkap siapa pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini. Sebab, banyak pihak yang mengkhawatirkan ketidakobjektifan hasil penyidikan kasus tersebut oleh tim penyidik yang sudah bekerja saat ini.

Terkait dengan RUU Peradilan Militer yang sejak 2009 lalu terkantung-katung dan tidak jelas ujung penyelesaiannya, Pramono berniat untuk mengambil alih RUU itu sebagai inisiatif DPR. Dengan demikian RUU itu dapat segera dibahas dan diselesaikan.

"Sebenarnya RUU Peradilan Militer itu adalah inisiatif dari pemerintah pada 2009 lalu. Namun sampai saat ini terkatung-katung pembahasan dan penyelesaiannya. Karena itu, kalau memang tidak jelas, DPR bersedia mengambil alih, dan RUU itu menjadi inisiatif DPR agar dapat segera dibahas dan diselesaikan," jelas politisi dari F-PDI Perjuangan ini.(sf), foto : od/parle/hr.