Ketua Komisi II Mengapresiasi Inisiatif "Lelang Jabatan"

03-04-2013 / KOMISI II

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Senin (1/4) lalu resmi membuka lelang jabatan khususnya untuk posisi Lurah dan Camat. Hal tersebut mendapat apresiasi yang cukup baik, tidak terkecuali dari Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa.

Praktisi Partai Golkar ini mengatakan “lelang jabatan” dulu mekanismenya sangat tertutup, dan jika saat ini Pemprov DKI membukanya kepada publik, hal ini menjadi sebuah bentuk transparansi yang sangat baik dimana siapapun berhak mencalonkan atau mengajukan diri. Hal ini langkah positif untuk mencegah terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi  dan Nepotisme).

“Sejalan dengan inisiatif Dewan dimana tidak ada lagi jabatan-jabatan struktural yang diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Dengan adanya transparansi kompetisi ini, publik akan mengetahui mana orang-orang yang memang berkompeten dan mana yang tidak,”ungkap Agun di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan pada Rabu (3/4) siang.

Meski terbuka untuk semua kalangan, namun hal itu menurut Agun harus dibarengi dengan ketentuan atau persyaratan khusus di dalamnya. Dengan kata lain harus ada ukuran-ukuran atau standarisasi manajemen aparatur. Jangan sampai pangkat yang lebih rendah akan memimpin pangkat yang lebih tinggi. Lelang ini juga diharapkan tidak hanya sebatas pada jabatan Camat dan Lurah saja, melainkan juga jabatan dalam eselon 1 lainnya di dalam sebuah Kementerian.

“Jabatan eselon 1 mungkin juga bisa, tidak harus PNS (Pegawai Negeri Sipil) contohnya jabatan Dirjen moneter, kenapa juga tidak dibuka untuk umum. Dengan begitu kompetisi akan terlihat, orang pintar akan berkompetisi dengan orang pintar, bukan orang pintar dengan orang bodoh,”papar Agun.

Selain pengalaman dan pendidikan, usia juga menentukan kematangan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Tidak hanya itu,Agun juga meminta dalam menjalani uji kompetensi dalam proses lelang tersebut tidak hanya melibatkan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) semata, melainkan juga harus melibatkan pakar SDM (Sumber Daya Manusia) dan pakar lain dibidangnya masing-masing.(Ayu), foto : wy/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Tunggu Arahan Presiden, Pemindahan ASN ke IKN Tidak Perlu Grasah-Grusuh
12-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo...
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...