Pansus RUU Desa DPR Terima Perangkat Desa

02-04-2013 / KOMISI II

Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa menerima Forum Pembaharuan Desa dan Persatuan Desa Republik Indonesia, di  Gedung  DPR, Selasa (2/4), dalam pertemuan ini, mereka meminta RUU Desa untuk segera dituntaskan dan agar perangkat desa bisa sejahtera secara berkesinambungan.

Menurut  Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko meminta agar RUU Desa ini segera disahkan serta agar menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR.

"Pansus mengharapkan agar pembahasan RUU tentang Desa dapat diakselerasi, namun dengan tetap memperhatikan hal-hal yang sangat khas dari setiap daerah," kata Budiman.

Dalam kesempatan ini, Budiman juga meminta RUU Desamengalokasikan 6% dari APBN untuk menjadi Dana Alokasi Desa, 30% di antaranya secara merata untuk seluruh desa sementara yang 70%di distribusi secara proporsional.

lebih lanjut ia menambahkan, salah satu masalah mendasar dari perangkat desa terkait kesejahteraan mereka. "Selama ini pemerintah tidak peka terhadap persoalan tersebut," terangnya.

Dalam pertemuan ini, politisi dari F-PDIP berharap agar RUU tentang desa tidak berlarut-larut. "Sehingga memberi kesan pemerintah tidak serius dalam merespons persoalan-persoalan terkait perdesaan yang selama ini terjadi," katanya.(nt)

 

BERITA TERKAIT
Tunggu Arahan Presiden, Pemindahan ASN ke IKN Tidak Perlu Grasah-Grusuh
12-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo...
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...