Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  Senin (8/4) terungkap bahwa Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama telah melakukan kebohongan publik, terutama kebohongan terhadap wakil rakyat. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI Syaiful Anwar.

“Rakyat terutama yang ada dalam Dapil (daerah pemilihan) kami masing-masing dijanjikan bantuan terhadap 20 Madrasah, tetapi satu madrasah pun tidak terealisasi. Sedangkan saya mendengar ada satu TPA (Taman Pendidikan Al Quran) yang dibantu hingga 15 Miliar, sementara ada madrasah yang sudah “bulukan” malah tidak mendapat bantuan. Saya berharap agar bantuan yang diberikan jangan berlatar belakang dan mengadung unsur politik. Misalnya, karena latar belakang kedekatan terhadap partai politik tertentu,”papar Syaiful.

Menanggapi pernyataan sekaligus pertanyaan Sayiful, Wakil Menteri Agama, Nassarudin Umar mengatakan bahwa dalam laporannya kepada Komisi VIII DPR RI dijelaskan capaian program yang dijalankan seluruh direktorat di Kementerian Agama, termasuk Dirjen Pendidikan Islam. Dimana dalam laporan tersebut diketahui bahwa pada tahun 2012 Dirjen Pendis Kementerian Agama telah merehab ruang kelas Madrasah Ibditaiyah sebanyak 700 ruang, rehab berat ruang kelas MI sebanyak 610 unit, rehab berat ruang kelas MI-optimalisasi sebanyak 4.582 ruang, pembangunan perpustakaan serta bantuan peningkatan mutu madrasah lainnya, juga pembangunan laboraturium IPA di Madrasah Tsanawiyah sebanyak 150 ruang.

Meski demikian Komisi VIII DPR RI masih menganggap program yang dijalankan Pendis tersebut belum tersebar secara merata. Untuk itu Komisi VIII DPR RI meminta Dirjen Pendis Kementerian Agama untuk merumuskan program-program di Dirjen Pendis secara tepat guna. Hal tersebut menjadi salah satu point dalam kesimpulan raker kali ini.(Ayu) foto:ry/parle