Perwakilan DPRD Gorontalo menyatakan mendukung penuh rencara  dibentuknya Badan Akuntabilitas Keuangan Daerah (BAKD) yang sekarang sedang dibahas di DPR. Demikian dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR Yahya Sacawiria ketika  melakukan sosialisasi ke DPRD Kota Makasar Sulawesi Selatan Selasa (9/4) siang.

Sosialisasi tentang Pembentukan BAKD tersebut dilakukan di ruang rapat DPRD Makasar dan dihadiri lengkap oleh anggota dan Pimpinan DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD Moh Roem. Hadir dalam acara tersebut  Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Barat, Pimpinan DPRD Propinsi Tengah, Pimpinan DPRD Propinsi Gorontalo, Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Pimpinan DPRD Kota Makasar, Pimpinan DPRD Kabupaten Maros dan Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa.    

Wakil Ketua BAKN Yahya Sacawiria mengatakan, bahwa pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Daerah (BAKD) di daerah sejauh ini memang baru sebatas pembahasan di DPR pusat, maka dari itu BAKN akan mencari dan meminta dukungan keseluruh daerah untuk membentuk BAKD di daerah.

BAKN sendiri telah melakukan kunjungan ke beberapa daerah dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK sekaligus dalam rangka sosialisasi tentang keberadaan BAKN. Walaupun BAKN belum melakukan kunjungan ke seluruh Propinsi memang ini baru sebagian Propinsi saja yang bisa dikunjungi dan direncanakan akan mengunjungi semua Propinsi dalam rangka sosialisai pembentukan alat kelengkapan Dewan di daerah.

Dia mengakui adanya  penolakan, namun sebenarnya respon masyarakat itu cukup baik dan positif. Hanya saja penolakan tersebut karena mereka belum jelas secara utuh, BAKD ini memang masih dalam proses pembahasan di pusat. Karena itu ujarnya, BAKN DPR masih mencari masukan serta dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan Ajiep Pandindang mengatakan, kehadiran BAKD di daerah Propinsi dan Kabupaten bisa jadi rancu sebab akan menjadi tumpang tindih kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan keuangan dengan Lembaga yang sudah ada seperti BPK, BPKP maupun inspektorat atau Bawasda di setiap daerah.  

Ajiep menambahkan, Badan yang nantinya berposisi sebagai alat kelengkapan dewan ini bisa mengaburkan kinerja mereka, lantaran diisi orang pilitik. Berbeda dengan lembaga pemeriksa keuangan yang memang diisi orang profesional di bidang tersebut. Dia khawatir pembentukan badan ini justru melegitimasi pengelolaan keuangan tertentu berdasarkan pertimbangan politis.

“ Kalau yang dibentuk Badan Akuntabilitas Kinerja Daerah saya setuju, sebab, itu lebih komprehensif karena di dalamnya juga mengurusi tentang keuangan,” tandas Ajiep.  Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, menurutnya, keberadaan BAKD di daerah tidak begitu mendesak. Berbeda dengan DPR yang mengurusi anggaran mencapai ratusan triliun rupiah, dan diawasi oleh ratusan anggota DPR, sementara di daerah pengelolaan APBD paling hanya ratusan milyar saja, sementara anggota DPRD juga tidak begitu banyak. (Spy).