Ketua DPR Agung Laksono menegaskan, segenap bangsa Indonesia harus bersatu padu meningkatkan kewaspadaan memerangi terorisme dan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Khusus aparat Kepolisian RI, papar Agung, harus bertindak cepat, profesional dalam menangkap para pelaku. Menurutnya, Indonesia tidak mungkin dikalahkan oleh aksi terorisme dalam segala bentuknya. "Bantuan seluruh masyarakat dalam ikut menjaga dan mencegah aksi teror sangat dibutuhkan,"terangnya pada saat acara pembukaan Nota Keuangan RAPBN 2010 di Gedung Paripurna, Senin, (3/8) Agung mengatakan, DPR, Pemerintah, dan seluruh masyarakat Indonesia mengutuk keras aksi teror bom yang telah mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan dan proses pembangunan yang sedang dibangun. "Teror Bom mega kuningan, dan beberapa teror lainnya, terutama di Papua, telah mengguncang citra Indonesia sebagai negara yang damai, aman, yang ber-kebhinnekaan, dan keragaman yang ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi yang kondusif,"katanya. Setujui Asunsi Dasar RAPBN Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, perencanaan anggaran harus selalu mengacu kepada analisa biaya manfaat (cost benefit analysis) yang menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi satu-satunya ukuran bagi keberhasilan proyek pembangunan tersebut. "oleh karena itu, dalam pertanggung jawaban anggaran, kita tidak semata-mata mempertanyakan dana yang tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan, apakah target fisik tercapai tetapi penting juga mempertanyakan seberapa jauh manfaat yang diperoleh rakyat dari pembangunan progam dan proyek yang telah ditetapkan,"katanya. Selain itu, Panitia Anggaran bersama dengan Pemerintah menyepakati besaran asumsi dasar RAPBN yaitu pertumbuhan ekonomi berkisar 5-6 persen, inflasi sebesar 4-6 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS Rp 9500-10.500, tingkat suku bunga SBI 3 bulan 6-7 persen, harga minyak 50-70 US/Barel dan lifting 0.960 juta barrel/hari. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), DPR dan Pemerintah juga sepakat bahwa tema pembangunan 2010 ini adalah Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, pemulihan ekonomi yang didukung pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi, peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). (si)