DPR menilai Kementerian Pertanian dan Perdagangan tidak memberi perhatian serius dan tidak memberikan insentif untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia.

"Usaha pertanian dan peternakan ternyata tidak memberi gairah dan nilai tambah kepada petani, padahal selama ini Indonesia merupakan negara agraris namun justr mengimpor komoditas tersebut," ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat membacakan pidato penutupan masa persidangan III tahun sidang 2012-2013, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jum'at (12/4).

Dewan, lanjutnya, menyayangkan lambatnya antisipasi terhadap gejolak harga oleh Kementerian terkait, sehingga berdampak luas bagi perekonomian masyarakat."Permasalahan komoditas pangan saat ini tidak dapat disederhanakan hanya disebabkan oleh adanya kelangkaan dan kenaikan harga saja," paparnya.

Menurutnya, permasalahan daging sapi, bawang, dan produk pangan lainnya merupakan "lahan empuk" yang dimanfaatkan oleh para pedagang dan sebagian importir untuk mencarikeuntungan sebesar-besarnya tanpa bekerja keras.

Sektor pertanian, lanjut Marzuki, merupakan sektor yang utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, dimana faktor produksi, ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan menjadi acuan. "Untuk itu Dewan mendesak agar segera ada kebijakan untuk merevitalisasi sektor pertanian dan membenahi tata niaga yang selama ini diperkirakan dikuasai oleh kartel dalam perdagangan komoditas pertanian," tegasnya.

Dewan, paparnya, menekankan pentingnya perbaikan regulasi impor produk hortikultura dan pangan, secara keseluruhan. Dewan menyoroti dan mempertanyakan peran Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang seharusnya sudah memantau kemungkinan gangguan produksi seperti gangguan cuaca, hama, dan lain-lain, sehingga bila terpaksa impor sudah diketahui sejak awal. (si)/foto:iwan armanias/parle.