Kasus pencurian minyak mentah di Provinsi Riau dinilai sudah memasuki angka yang luar biasa, apalagi dilakukan oleh penjahat yang terorganisir dan didukung oknum aparat. Negara, dalam hal ini pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini.

"Saya menilai kasus pencurian minyak mentah ini sudah sangat luar biasa. Masalah keamanan seharusnya menjadi tanggung jawab negara, khusus di wilayah operasi pemerintah, Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Kontrak Kontraktor Kerja Sama (KKKS) perlu menyiapkan design khusus untuk merumuskan langkah yang dapat diambil," kata Bobby Adhityo Rizaldi anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke Provinsi Riau, di Pekanbaru, Senin (15/4).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan langkah nyata harus segera dilakukan agar tidak mengganggu iklim investasi serta upaya untuk mengejar target lifting minyak bumi yang telah ditetapkan pemerintah bersama DPR.

Dalam rapat Tim Kunker dengan SKK Migas yang melibatkan perusahaan KKKS,  sejumlah laporan pencurian mengemuka. Albert Simanjutak dari Chevron menyebut 35 kasus pencurian berhasil diungkap sampai awal tahun ini. "Pelaku sudah mengancam para petugas yang berada di fasilitas produksi," keluhnya.

Laporan lain datang dari PT. Medco dan BOB PT. BSP Pertamina Hulu yang menyebut pelaku pencurian didukung oleh oknum aparat Polri, TNI bahkan Kejaksaan. "Bahkan setelah pencuri berhasil ditangkap datang surat dari anggota DPRD setempat meminta pelaku dibebaskan," kata salah seorang juru bicara perusahaan. (iky)