DPR Dorong Peningkatan Dana Bagi Hasil Migas untuk Daerah

17-04-2013 / KOMISI VII


Komisi VII DPR mendorong peningkatan dana bagi hasil migas untuk daerah, sehingga PAD Kabupaten se-Madura dari sektor Migas dapat semakin besar untuk pembangunan daerah.

"Komisi VII DPR mendukung dan mendorong kinerja peningkatan produksi Migas di Madura yang hasilnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Madura," jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali, saat mengadakan Kunjungan Kerja ke wilayah Jawa Timur khususnya Madura, di Gedung Bupati Bangkalan, Madura, Selasa (16/4).

Zainudin meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar memenuhi komitmen untuk melakukan content local dalam operasional kegiatan Migas, dengan memanfaatkan produk lokal daerah Madura serta menggunakan dan mengakomodir putra daerah Madura untuk terlibat sebagai tenaga kerja dalam kegiatan migas.

"Kita juga meminta memaksimalkan peningkatan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan program kemitraan dan bina lingkungan KKKS Migas untuk masyarakat di sekitar Lokasi Migas dan masyarakat Madura pada umumnya,"paparnya.

Selain itu, lanjutnya, saat melakukan kegiatan migas di Madura agar selalu menjaga dan menghormati kearifan lokal masyarakat Madura, nilai-nilai agama dan budaya serta menjaga kelestarian lingkungan. "Kita menekankan agar peningkatan produksi migas di Madura harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura,"ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) dan BNI menyerahkan bantuan Komputer, Printer dan Modem senilai Rp. 1.26 Miliar kepada sejumlah sekolah yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pemekasan dan Sumenep. (si)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...