Komisi VII DPR Pertanyakan Hasil Riset Provinsi Jatim

17-04-2013 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani Hilman (F-PDIP) mempetanyakan hasil riset Provinsi Jatim. Pasalnya, Komisi VII DPR jarang sekali mendapatkan riset terpadu terkait Minerba.

"Apa saja hasil riset dari dewan riset Provinsi di Jatim," kata Dewi saat Kunker ke Jatim dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali,di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, (15/4).

Saat ini,menurut Dewi, Komisi VII DPR harus segera mereview draft terkait energi nasional. "Kita juga meminta laporan Pertamina terkait WMO,"tegasnya.

Menyinggung soal Wilayah Pertambangan, Totok Daryanto (F-PAN) mengatakan, perlu adanya persyaratan spesifik dan berapa saja kebutuhan dan tata ruang yang disiapkan.

 "Terkait keinginan Pemprov menjadi peninjau soal perijinan migas, perlu didukung sehingga Pemprov dapat memahami persoalan bila ada kebijakan berkaitan dengan isu Provinsi," tambahnya.

Sebelumnya, Asfihani dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan,  Komisi VII DPR telah menetapkan aturan wilayah pertambangan khusus batu-batuan. "Kita telah meminta Kementerian ESDM untuk menetapkan aturan khusus batu-batuan dengan syarat yang banyak, dan meminta agar ijin wilayah tambang dikeluarkan sesuai kebutuhan,"ujarnya. (si)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...