Komisi VII DPR RI   mendesak pemerintah segera mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak agar tidak menjadi isu berkepanjangan yang bisa dimanfaatkan oleh para spekulan untuk mengambil keuntungan dengan merugikan rakyat.

“Dari dulu kami mendesak pemerintah menyesuaikan harga BBM, karena APBN kita ‘over quota’ melulu soal subsidi BBM ini,” kata Ketua Komisi VII, Sutan Bathoegana usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI bertemu dengan jajaran PT Pertamina dan PT PLN Wilayah Sulawesi di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (17/4)

“Disparitas harga BBM saat ini terlalu tinggi. Harga BBM industri dan perkebunan (nonsubsidi) mencapai Rp11.000 tapi di SPBU hanya Rp4.500 per liter,” imbuhnya.

Menurut dia, situasi ini  mudah sekali  disalahgunakan. Sebagai bukti, setiap tahun  selalu ‘over quota’ penggunaan BBM di APBN. 

Soal berapa harga baru, Sutan mengaku bahwa pemerintah lebih mengetahui, namun ia berharap penyesuaian dilakukan secara menyeluruh, artinya harga BBM cukup satu macam saja.

“Penetapan harga jangan parsial lagi. Ada harga untuk orang kaya dan harga untuk yang lain. Kalau parsial, ini sangat riskan,” ujarnya.

Namun hasil penghematan tersebut harus betul-betul ditujukan kepada kepentingan rakyat antara lain membebaskan biaya listrik untuk pelanggan 450 dan 900 watt. Subsidi seperti ini tidak akan bisa dimainkan orang.

Senada dengan Sutan,  Anggota Komisi VII  Halim Kalla (F-PG) dan Mulyadi (F-Gerindra)  menyesalkan lambannya pemerintah mengambil keputusan soal kenaikan harga BBM sehingga spekulan bahan bakar kini merajalela.

“Kenapa sih pemerintah masih ragu, toh semua gubernur sudah setuju bahkan sudah lama mengusulkan agar lebih baik harga BBM dinaikkan karena BBM subsidi di daerah selalu habis dinikmati para spekulan,” ujar Halim Kalla.

Halim Kalla  menyatakan, bahwa kenaikan BBM bersubsidi dari Rp 4.500 menjadi Rp 7.000 per liter sudah ideal untuk mengurangi anggaran subsidi Rp 300 triliun di APBN karena hal itu sudah tidak sehat lagi.

Ia mengakui, penyesuaian BBM ini akan mengakibatkan kenaikan harga dalam beberapa bidang namun di bidang lain akan terjadi penurunan dan pengurangan kemiskinan, asal pemerintah pandai menggunakan dana hasil penghematan subsidi itu untuk keperluan yang tekait langsung dengan kebutuhan rakyat.

Sementara, Mulyadi (F-Gerindra) meminta jajaran Pertamina di seluruh daerah untuk lebih mewaspadai permainan oknum-oknum spekulan yang  mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan bertele-telenya keputusan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM. (sc) foto:sc/parle