Pertemuan antara Tim Komisi X DPR dengan Walikota Balikpapan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di ruang  rapat kantor Walikota Balikpapan Kalimantan Timur, Rabu (17/4) malam  membahas keterlambatan Ujian Nasional (UN) tingkat SLTA .

Menghadapi  kondisi ini Ketua Tim Komisi X DPR Syamsul Bachri mengatakan bahwa dirinya telah menghubungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Nuh, bahwa di Palikpapan Kalimantan Timur belum semua daerah menerima  soal UN, karena itu disarankan agar ditunda sampai soal-soal UN betul-betul lengkap.  

Namun menurut Syamsul, Mendikbud Moh. Nuh tetap pada pendiriannya agar soal UN yang ada difotocopi saja dan diserahkan kepada Universitan Mulawarman sebagai pihak yang bertanggungjawab soal UN tersebut. Syamsul Bachri mengatakan di Balikpapan Kalimantan Timur masih kurang 155 amplop soal, dan 9 amplop soal di Kaltim. “ Patut disayangkan,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh Nuh tetap saja ngotot memaksakan agar tetap dilaksanakan UN dengan cara fotocopi,” tukasnya.

 Pada saat rapat sedang berlangsung wakil orang tua murid Subiyanto menyela dengan mengatakan UN sekarang modelnya seperti lebaran yang tidak serentak. Ada model lebaran ala NU dan ala Muhamadiyah. Begitu pula UN di Indonesia, ada UN  bagian barat dan UN bagian timur. Di Indonesia Bagian Barat dilaksanakan lebih dulu di Indonesi Timur dilaksanakan belakangan.

Pelaksanaan UN yang tidak serentak ini mengundang komentar yang bernada miring kepada Mendikbud. “ Jika Menteri tetap memaksakan kehendaknya, berarti Menteri tidak belajar dari Pegadaian, yang memiliki moto “ Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”.  Tetapi sebaliknya,  Mendikbud justru memecahkan masalah dengan menambah masalah, “ tandas  Subiyanto lantang.

Komentar  lain  diutarakan Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur Heri M bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini seperti sedang menunggu istri yang sedang melahirkan. Semuanya  dibuat cemas dan perasaan yang tidak karuan, maka alangkah baiknya UN ditiadakan saja biar kita semuanya tenang tidak seperti résah dan gelisah,

Subiyanto menyarankan, agar UN untuk SMA di Kalimantan Timur sebaiknya tidak mengikuti instruksi  Mendikbud,  namun  ditunda saja agar persiapan di daerah lebih mantap dan sempurna, (Spy).