Perlu Dipertimbangkan, Desentralisasi Pencetakan Materi UN

25-04-2013 / KOMISI X


Tim Kunker Komisi X DPR meninjau langsung pelaksanaan Ujian Nasional  tingkat SMA yang mundur pelaksanaannya  dan UN Tingkat SMP di Sulawesi Selatan Selasa (24/4). Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri masih menjumpai berbagai kendala teknis, di SMA Frater Makassar terpaksa harus menambah sendiri persediaan lembar jawaban, sehingga terjadi perbedaan standar pada material kertasnya.

Kemudian di SMP Nasional Makassar, Tim Komisi X sempat berdialog dengan siswa yang telah selesai melakukan ujian. Salah satu siswi bernama Syohra mengatakan bahwa dirinya dan teman-temannya merasa mengalami tekanan psikologis dikarenakan beberapa hal-hal teknis. "Kertas tipis dan cetakan lingkaran jawaban ikut hilang ketika kita menghapus. Bahkan kertas sangat tipis sehingga gampang robek, sehingga kami ragu dan jadi takut," ungkapnya.

Menanggapi hal ini anggota Komisi X Ferdiansyah berharap pemerintah dan DPR
mempertimbangkan kembali hasil UN kali ini sebagai dasar pertimbangan untuk ke jenjang berikutnya. "Semua harus dikaji ulang. Tidak hanya siswa,
orangtuanya juga menunggu dengan kerugian materi dan non materi," tuturnya.

Kepada Tim Komisi X DPR, Ketua Yayasan Perguruan Nasional Syarifudin Saleh meminta agar percetakan soal dan lembar jawaban UN mendatang diadakan per provinsi saja " Anak-anak kami sudah siap ujian, sudah seharusnya semua bahan juga sudah siap. Dan seperti sebelumnya dilakukan per provinsinya saja" kata Syarifudin.

Atas masukan ini, Ketua Tim Kunker Syamsul Bahri mengatakan, sudah banyak indikasi bahwa sentralisasi pengadaan materi UN tidak bisa dilakukan.
"Di beberapa daerah sudah menyatakan mereka memiliki percetaan yang memadai. Jadi ini sebenarnya soal kepercayaan. Dengan demikian saya pikir perlu desentralisasi saja. Serahkan pada percetakan daerah tapi diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak," tegasnya.

Sedangkan  substansinya, ujar Syamsul, bisa disiapkan dari kementerian pusat tapi dicetak di daerah. Hal ini memungkinkan biaya distribusi yang tidak terlalu besar dan relatif mudah tranportasinya. " Ini sisi positifnya desentralisasi, dengan dicetak di daerah, maka proses pengirimannya lebih cepat sebab jaraknya dekat dengan tempat ujian anak-anak kita, " jelas Syamsul menambahkan. (Ray)

BERITA TERKAIT
Komisi X Dukung Penguatan Kelembagaan Bagi Pendidikan Nonformal dan Informal
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan yang mengurusi pendidikan nonformal dan informal di Indonesia....
Legislator Minta Empat Kementerian Ini Jangan Kena Efisiensi Anggaran
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad Alaydrus, meminta pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan efisiensi anggaran...
Komisi X Siap Perjuangkan Aspirasi Guru demi Pendidikan Berkualitas
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi para guru guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan...
Ketua Komisi X Soroti Kendala PDSS di Berbagai Sekolah
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan keprihatinannya terhadap kendala dalam finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan...