Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Shaleh meminta Deputi Bidang Administrasi yang baru saja dilantik Iding Haiwijaya untuk membangun tata kelola Setjen DPR RI yang lebih baik, terutama dalam mengeliminasi timbulnya berbagai penyimpangan yang mungkin timbul. Menurutnya, usaha perbaikan dan pengelolaan Setjen DPR RI hanya mungkin dilakukan jika dilihat dalam konteks reformasi birokrasi seperti yang digagas dan diharapkan Pimpinan DPR dan Anggota Dewan pada umumnya. Hal itu dikemukakan Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Shaleh saat memberi sambutan pada pelantikan Deputi Bidang Administrasi yang saat ini dijabat Iding Hadiwijaya. Iding memangku jabatan itu menggantikan Toip Heryanto yang memasuki masa pensiun di Gedung Nusantara IV DPR, Rabu (5/8). ”Deputi Administrasi adalah salah satu deputi yang penting sebagai penggerak roda organisasi. Pada deputi inilah semua kegiatan administrasi terpusat, termasuk pengelolaan gedung dan pengembangan sumber daya manusia,” katanya. Nining berharap, Deputi Administrasi dapat mengelola dua kunci yaitu sumber daya manusia Setjen DPR RI dan Anggota DPR RI yang memiliki posisi, peran, tanggungjawab dan kemampuan yang diperlukan untuk suatu proses demokrasi yang dinamis dan berkelanjutan. ”Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan Setjen DPR yang bersih dan tata kelola parlemen yang baik adalah sumber daya manusia yang sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada anggota Dewan,” jelas Nining. Ia menegaskan bahwa Setjen DPR RI dapat dikelola secara efektif apabila terdapat sumber daya manusia yang sehat dan kuat. Menurutnya, jajarannya memerlukan sumber daya manusia yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara. ”Oleh karena itu, besar harapan saya kepada Saudara (Iding Hadiwijaya) untuk merancang reformasi birokrasi yang rasional dengan pendekatan struktural-hierarkial dengan menegaskan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektivitas dan produktivitas melalui pembagian kerja hierarkial horisontal yang seimbang diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja yang formalistik dan pengawasan yang ketat,” kata Nining. Lebih jauh, Nining menilai ada beberapa hal yang harus diperhatikan pejabat Setjen DPR RI, antara lain pentingnya penataan organisasi dan tata kerja. Menurutnya dengan penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antara aparatur dengan masyarakat berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayana prima kepada Anggota DPR RI. ”Peningkatan profesionalitas aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi,” tegas Nining. (bs)