Komisi I DPR bahas perubahan iklim, terorisme, persoalan toleransi beragama, dan persoalan pembukaan kantor Organisasi Separatis Papua, dengan rombongan Delegasi dari Royal Defence College (Lemhanas Inggris).

Hal itu mengemuka saat Komisi I DPR mengadakan RDPU dengan Royal College, Inggris di Gedung Nusantara II, Selasa, (28/5).

"Parlemen Indonesia telah menyampaikan keberatannya kepada Dubes Inggris atas pembukaan Kantor Organisasi Separatis Papua di Oxford,"ujar anggota Komisi I DPR sekaligus Wakil Ketua BKSAP Hayono Isman.

Menurut Hayono, DPR sengaja mengangkat persoalan separatis Papua dan hal itu harus dipahami oleh Pemerintah Inggris mengenai posisi Papua sebagai bagian dari NKRI. "Mereka prinsipnya paham bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia, bahkan PM Inggris mengakui Papua sebagai bagian tdk terpisahkan dari NKRI,"paparnya.

Pada kesempatan itu, Hayono juga mengemukakan DPR juga membahas persoalan toleransi antar umat beragama dengan delegasi Lemhanas Inggris. Pasalnya, tanpa toleransi tentunya akan memunculkan friksi, kebencian, serta tindakan teror yang menghasilkan terorisme.

"Toleransi harus menjadi perhatian, dan parlemen mendukung protokol terhadap penistaan agama sehingga dengan demikian kita meminta dukungan dari Inggris terhadap soal tersebut,"paparnya.

Dia menjelaskan, demokrasi bukan berarti bebas  tetapi harus bebas bertanggung jawab jangan sampai bebas tidak terarah dan dapat mengganggu proses demokrasi yang ada. (si)/foto:iwan armanias/parle.