Komisi III DPR RI menilai program deradikalisasi yang dijalankan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) tidak berhasil optimal. Pasalnya sejak kegiatan ini dilaksanakan aksi teroris yang terjadi disejumlah wilayah tidak menurun, malah meningkat.

"Program deradikalisasi yang dijalankan BNPT kok tidak jalan, dulu sebelum ada lembaga ini terorisme tidak terlalu masif, kok sekarang semakin banyak. Saya prihatin di dapil saya Poso, Sulawesi Tengah orang sudah nekat sampai melakukan aksi bunuh diri. Ini pasti ada yang salah, ada program yang tidak jalan," kata anggota Komisi III Syarifudin Sudding dalam rapat membahas anggaran dengan BNPT yang juga diikuti BNN, KPK dam PPATK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/13).

Anggota Komisi III Nudirman Munir meminta BNPT melibatkan ulama dari NU dan Muhammadiyah untuk mengoptimalkan program deradikalisasi ini. Anak bangsa lanjutnya perlu diajak berdiskusi untuk membangun kesadaran yang benar dan upaya pencegahan bisa berhasil. Ia mengaku mendukung apabila anggaran program ini ditingkatkan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III Almuzammil Yusuf menilai anggaran yang disediakan untuk program penyadaran ini sudah memadai. "Kita mencatat ada Rp.95miliar untuk kegiatan deradikalisasi. Sebenarnya kalau 1 kegiatan senilai Rp.1 miliar maka disetiap provinsi akan terlaksana 3 kegiatan. Program 4 pilar saja tidak sebesar itu bisa kok," tandasnya.

Menanggapi hal ini Kepala BNPT Ansyaad Mbai menjelaskan program deradikalisasi sudah dijalankan dengan melibatkan sejumlah ulama. "Bahkan Ketua PB NU Said Agil Siradj beserta ibu turun ke daerah-daerah mendukung kegitan ini dan melibatkan media sebagai organizer," paparnya.

Terkait meningkatnya aktivitas teror di Poso ia menyebut ada indikasi pelaku dari sejumlah daerah seperti Medan, Bima, dan beberapa wilayah di Jawa berkumpul disana. "Tidak ada indikasi orang Poso asli terlibat, saya siap membeberkan data lengkap kepada Komisi III," pungkas dia. (iky)/foto:iwan armanias/parle.