Menyusul tragedi kerusuhan di Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, Anggota Komisi IX Rike Diah Pitaloka, menilai, pemerintah kita terlalu defensif dalam mengatasi persoalan tersebut. Loket pelayanan keimigrasian untuk para TKI di sana ternyata terlalu sedikit.

Rike yang ditemui sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (11/6), mengaku, pihaknya telah mengutus relawan ke Jeddah untuk mengetahui kondisi terakhir pascakerusuhan. Seperti diketahui, kerusuhan dipicu antrian yang sangat panjang dan pelayanan yang sangat buruk bagi para TKI di Jeddah yang ingin mengurus dokumen keimigrasian.

Para relawan yang diutus tersebut meminta kedatangan para anggota DPR untuk memantau dan mengetahui langsung persoalan yang dihadapi para TKI dan KJRI di Jeddah. Rike juga mengungkapkan, hasil pantauan para relawan menyebutkan, memang hanya ada 12-14 loket yang tersedia. Sementara pihak pemerintah mengklaim sudah ada 47 loket.

“Padahal, berdasarkan relawan kami yang ikut membantu di sana, 47 itu baru disiapkan mejanya. Jadi, kejadian kemarin itu memang loketnya belum banyak, termasuk alat-alat itu, baru mau dikirim printernya dari Malaysia. Kemudian penambahan petugas yang melayani akan diambil dari Indonesia dikirim ke sana. Jelas butuh waktu lama,” tandas Rike.

Loket yang hanya berjumlah 12-14 itu, tentu tidak akan mampu melayani antrian yang jumlahnya 6 ribu sampai dengan 7 ribu orang per hari. Kalau saperti ini kondisi pelayanan keimigrasian di Jeddah, kemungkinan besar akan ada lagi kerusuhan yang menewaskan nyawa TKI kita di sana.

“Menurut saya tidak bisa dong responnya (seperti ini), karena ada peristiwa seperti itu. Lalu defensif sekali pemerintah kita dengan mengatakan oh itu ada provokator, itu hanya bakar plastik. Tidak bisa seperti itu kejadinnya,” kata Rike. Sementara itu ditanya soal rencana Komisi IX yang akan berkunjung ke Jeddah, pihaknya menjawab, akan dikonsultasikan dahulu rencana tersebut dengan semua pihak terkait. (mh)/foto:odjie/parle/iw.