DPR Setujui RKP 2014 Kemendikbud

12-06-2013 / KOMISI X

Rapat kerja antara Komisi X dengan jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), membahas pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Syamsul Bachri ini pun menyepakati rencana alokasi program/kegiatan dan anggaran Kemendikbud dalam RKP 2014.

“Pagu indikatif RKP 2014 Kemendikbud mengalami kenaikan sebesar 23,87% dibandingkan pagu RKP tahun 2013, sehingga menjadi Rp 86,239 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 20,589 triliun. Pagu indikatif tahun 2013 hanya sebesar Rp 65,650 triliun,” jelas Syamsul di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Selasa (04/6) sore.

Walaupun telah menyepakati RKP Kemendikbud tahun 2014, Komisi X memberi catatan sebagai perbaikan. Catatan pertama, program Bantuan Siswa Miskin (BSM) perlu dipertahankan disertai dengan adanya peningkatan penyediaan fasilitas dan peningkatan satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD sampai SMK, serta di satuan biaya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Seperti diberitakan sebelumnya, BSM merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada siswa yang tidak mampu secara ekonomi.  Pada tahun ini BSM akan diberikan kepada 14 juta siswa dari tingkat SD sampai SMK. Alokasi penggunaan BSM mencakup pembelian baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi.

“Catatan berikutnya, indikator pencapaian pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak semata-mata dikur dengan capaian fisik, tetapi seharusnya dengan menggunakan indikator penguatan nilai atau karakter (value). Selain itu, rencana Kemendikbud untuk reformasi birokrasi dengan anggaran sebesar Rp 2,33 triliun masih perlu diperjelas model dan indikatornya,” tambah Syamsul.

Dalam raker kerja ini Komisi X dan Kemendikbud sepakat untuk melaksanakan raker lanjutan pada bulan Agustus atau setelah penyampaian nota keuangan RAPBN 2014 oleh Presiden untuk membahas rencana anggaran menurut fungsi, program/kegiatan tahun anggaran 2014 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Hetifah Sjaifudian Minta Kendala Pengisian PDSS di SNPMB 2025 Segera Diselesaikan
08-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan...
Komisi X Dorong Solusi bagi Siswa Terhambat Daftar SNBP
07-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Keterlambatan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh 373 sekolah menyebabkan ratusan siswa terancam gagal mengikuti...
Komisi X Dukung Penguatan Kelembagaan Bagi Pendidikan Nonformal dan Informal
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan yang mengurusi pendidikan nonformal dan informal di Indonesia....
Legislator Minta Empat Kementerian Ini Jangan Kena Efisiensi Anggaran
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad Alaydrus, meminta pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan efisiensi anggaran...