Komisi IV DPR RI mendukung spenuhnya program kakao nasional. Program ini dinilai sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani. “Tidak ada alasan untuk tidak mendukung program ini, bahkan kalau perlu programnya diperluas,” tegas Anggota Komisi IV Jacobbus Mayongpadang saat rapat dengan Dirjen Perkebunan Deptan Achmad Mangga Barani di Gedung Nusantara DPR, Rabu (27/1) Mengingat pentingnya program tersebut, Jacobus berharap anggaran yang hanya delapan triliun dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Bila anggaran ditambah, lanjutnya maka kakao yang diekspor tidak hanya dalam bentuk produk mentah melainkan bisa diolah sehingga harganya lebih mahal. Dukungan serupa juga disampaikan Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS Tamsil Linrung. Ia berpendapat, dari 25,7 triliun anggaran yang sudah ditetapkan saat ini masih bisa dinaikkan hingga mencapai 50 triliun. “Belum lagi ditambah sisa anggaran 2008 masih tersisa 8 persen dari total anggaran atau sebesar 50 triliun. Sehingga totalnya bisa mencapai 100 triliun,” terangnya Untuk itu, Tamsill menghimbau pihak Deptan agar mampu membuat program yang strategis serta meyakinkan sehingga pemerintah pun tidak ragu dalam mengucurkan anggaran tersebut. Senada dengan Jacobbus dan Tamsil Linrung dikemukakan Anggota Komisi IV dari PDIP Mardjono. Ia mengaku prihatin atas minimnya anggaran dibidang pertanian. Dijelaskannya anggaran pertanian bukan menjadi kewenangan pusat, sementara di daerah masih banyak yang menomorduakan bidang tersebut. “Untuk itu saya menghimbau para Gubernur agar memprioritaskan bidang pertanian ini,” kata Mardjono dalam RDP yang dihadiri empat Gubernur diantaranya Gubernur Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra. Ia juga berharap Dirjen Pertanian supaya memberikan perhatian terhadap hasil pertanian termasuk pengolahan serta pasca panen. Menurutnya jika yang diekspor berupa hasil olahan, selain harganya lebih mahal juga dapat membuka lapangan kerja Sementara itu, Syamsu Hilal yang juga Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS mengingatkan semua pihak agar program kakao nasional ini dapat berjalan secara konsisten. “Dibidang pertanian sering mengalami kendala, seperti harga jual ditingkat dunia anjlok saat panen. Jadi perlu waspada dan antisipasi berbagai kemungkinannya,” kata Syamsu Dirinya Ia menyadari Pemerintah telah berupaya menetapkan standar nasional dalam hal kualitas hasil produksi, terutama untuk produk yang diekspor. Namun untuk lebih aman, ia berharap pemerintah mampu melakukan kerjasama serta menjaga hubungan baik dengan negara-negara pengimpor. Sementara itu Dirjen Perkebunan Deptan Achmad Mangga Barani mengatakan, realisasi perkebunan sampai dengan 2008 mencapai 109.743 ha yang terdiri atas kelapa sawit seluas 107.477 ha, Karet seluas 1246 ha dan kakao seluas 1020 ha serta melibatkan 50.570 KK pekebun dengan perbankan sebesar Rp. 3.7 Triliun. Untuk meningkatkan produksi kakao, Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional. “Tujuan gerakan ini untuk percepatan budidaya tanaman melalui pemberdayaan petani atau pekebun,” terangnya. Ia menambahkan produksi kakao mengalami penurunan akibat adanya penyakit tanaman kakao yaitu penggerek buah kakao, vascular streak dieback dan busuk buah mencapai luasan 451.721 Ha. (sw)