Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni dalam RDP dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Rabu (12/6) mengatakan, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar Rp.80 miliar yang dipergunakan untuk penyediaan peralatan e-KTP dan penyusunan Desain Data Recovery Center (DRC).

Menurut Diah, usulan tambahan anggaran tersebut diperuntukan sebagai tambahan anggaran untuk penyediaan perangkat peralatan e-KTP untuk mengakomodir 267 kecamatan pemekaran dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 75 miliar dan penyusunan Desain DRC Kalimantan Selatan sebesar Rp. 5 miliar dimana anggaran DRC sebagai dasar untuk pembangunan fisik DRC yang akan dibangun pada tahun 2014.

Selain itu, lanjutnya, Kemendagri juga mengusulkan tambahan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sebesar Rp.520 miliar yang rencananya diperuntukan sebagai tambahan anggaran bagi pendanaan kegiatan PNPM-MPd.

“Sehubungan dengan adanya kebutuhan tambahan anggaran tersebut, kiranya Komisi II DPR dapat memberikan dukungan atas usulan tambahan anggaran Kemendagri Tahun 2013 sebesar Rp.600 miliar dan mengakomodir dalam APBN-P Tahun Anggaran 2013.

Menanggapi usulan tersebut, pimpinan rapat Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo dalam kesimpulannya rapat kali ini memutuskan, Komisi II DPR hanya menyetujui usulan tambahan anggaran Rp.80 miliar untuk penyediaan peralatan e-KTP dalam rangka mengakomodir 267 kecamatan pemekaran dan penyusunan Desain Data  Recovery Center (DRC) Kalimantan Selatan, dan untuk itu Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk segera menyampaikan rincian kegiatan dan alokasi anggaran pada masing-masing kegiatannya.

Selain itu, Komisi II DPR juga menyetujui usulan Pagu APBN-P TA 2013 Kemendagri sebesar Rp.15.949 triliun dan menugaskan Badan Anggaran Komisi II DPR untuk menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.(nt)