Perusahaan Apapun Harus Tunduk Pada Penegakan HAM
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, yang perlu diambil pelajaran dengan kedatangan Utusan Khusus PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah semangat pendekatan kepada perusahaan-perusahaan multi nasional maupun perusahaan raksasa maupun perusahaan apapun, harus tunduk kepada penegakan HAM.
“ Bahkan sudah saatnya dipikirkan, kepada perusahaan-perusahaan perlu dilakukan tidak hanya auit lingkungan tetapi juga audit HAM,” kata Priyo pada saat menerima Delegasi Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Bisnis dan HAM Prof. John G. Ruggie di Gedung DPR, Kamis (13/6).
Kehadiran John. G Ruggie dan rombongan juga didampingi Direktur Eksekutif Pusat HAM Asean Marzuki Darusman, sedang Priyo didampingi antara lain Ketua Baleg Ignatius Mulyono, Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf dan anggota Poempida Hidayatulloh serta anggota Komisi VI Chairuman Harahap.
Lebih lanjut Priyo Budi Santoso mengatakan, John. Ruggie adalah tokoh sentral PBB yang menggerakkan dengan gigih semangat hubungan prinsip pedoman HAM yang diberlakukan di semua negara baik negara maju maupun berkembang. ” Semangat dalam pendekatan kepada perusahaan-perusahaan multi nasional raksasa, multi nasional dan perusahaan apapun yang menginvestasikan di bidang perminyakan, pertambangan maupun sektor adalah penegakan HAM,” tegasnya lagi.
Hal tersebuti sambung dia, sangat penting, jangan sampai terjadi sebuah negara sumber alamnya disedot secara ugal-ugalan oleh perusahaan raksasa, tetapi kemudian tidak memperhatikan aspek penanggulangan HAM.
Menurut Priyo, DPR segera akan menindaklanjuti masalah ini, dan telah dikemukakan dalam Konperensi Regional Asean pada pidato kunci bersama Marzuki Darusman selaku Direktur Eksekutif Pusat HAM Asean , untuk bersama-sama mencoba mengimplementasikan masalah tersebut.
Selain itu, kata Priyo, di parlemen sudah dipikirkan untuk membentuk Kaukus DPR-RI untuk masalah penegakan HAM dan bisinis, sehingga dipastikan nanti akan ada audit dari sisi HAM, atau audit HAM untuk perusahaan manapun, jika ingin beroperasi di Indonesia.
Sebelumnya Priyo menyampaikan penghargaan atas kehadiran John Ruggie sebagai tokoh yang gigih tak mengenal lelah menggerakkan kampanye besar-besar sehingga prinsip-prinsip pedoman dalam bisnis dan HAM diadopsi oleh PBB pada pertengahan 2011 lalu. “ Ini tak lepas dari tangan dingin John Ruggie dan tim yang datang hampir di seluruh kawasaan dunia,” ujarnya. (mp) foto:wahyu/parle