Achmad Dimyati Natakusumah (Fraksi PPP) mengharapkan Penyaluran kompensasi kenaikan BBM seperti BLSM, PKH dan Raskin dapat dikelola secara transparan dan jelas untuk kepentingan rakyat.

"Kita mengharapkan transaksi keuangan juga harus jelas dan sampai sasaran,"jelasnya saat Pengambilan keputusan tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 2012 tentang APBN TA 2013 dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung Nusantara II, Senin, (17/6).

Menurutnya pemberian angsuran BLSM untuk rakyat miskin sebanyak dua kali seharusnya dipecah menjadi empat kali dengan pembayaran setiap bulan. "Ini jangan sampai dipolitisasi oleh pemerintah dan Parpol tertentu,"katanya.

Pada kesempatan itu, Dimyati meminta pemberian Raskin diberikan secara tunai bukan diberikan berasnya. "Lebih baik masyarakat beli langsung ke Pasar karena harganya sama,"ujarnya.

Dia mengatakan, selama ini penyaluran Raskin kerap diselewengkan oleh oknum kepala desa, penegak hukum diberbagai daerah. "Kedepan harusnya ini dikelola langsung oleh Menteri Keuangan dan transaksinya kepada penerima langsung,"harapnya. (si)foto:odjie/parle