Laporan Badan Anggran (Banggar) DPR RI yang telah menetapkan angka pertumbuhan sebesar 6,3% menuai banyak catatan dari beberapa fraksi. Catatan kritis tersebut mengemuka saat Banggar menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie, Senin (17/6).

Ahmadi Noor Supit Ketua Banggar dalam laporannya, menyampaikan hasil pembicaraan tingkat I atau pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No.19/2012 tentang APBN Tahuan Anggaran 2013 beserta Nota Perubahannya dalam Rapat Paripurna yang merupakan pembicaraan tingkat II mengambil keputusan.

Rapat Paripurna sempat dihujani interupsi untuk mengoreksi laporan Banggar tersebut. Dalam hasil pembahasannya dilaporkan bahwa angka pertumbuhan 6,3% diberi catatan oleh fraksi-fraksi. Fraksi PDI Perjuangan meminta pertumbuhan ekonomi 6,4% dengan asumsi bahwa tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dalam APBN-P 2013.

F-PDI Perjuangan juga meminta pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi angka kemiskinan menjadi 21% yang mencakup kelompok miskin dan hampir miskin. Selain itu, F-PDI Perjuangan berharap agar pemerintah mampu mengendalikan inflasi 9 bahan pokok 3%-5%.

Sementara F-PKS dalam laporan Banggar tersebut sudah menyatakan, tidak mungkin membahas RUU APBN-P 2013, karena pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi dalam pengajuan RUU APBN-P 2013. Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, maka F-PKS menyatakan angka pertumbuhan 6,5%. Namun, bila terjadi kenaikan BBM, angka pertumbuhan yang diajukan tetap 6,3%.

Catatn terakhir atas laporan Banggar tersebut datang dari F-Gerindra yang menyatakan angka pertumbuhan 6,3%-6,4%. Angka itu diiringi catatan, agar pemerintah bersungguh-sungguh menurunkan gini ratio. Selain itu pemerintah juga diminta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Nilai Tukar Petani. Setiap pertumbuhan 1%, menurut catatan F-Gerindara, harusnya mampu menciptakan minimal 450 ribu lapangan kerja. (mh)/foto:iwan armanias/parle.