Komisi X DPR menyatakan dukungannya kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat terkait dengan peningkatan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga. Komisi yang membidangi olahraga dan pendidikan ini akan mendukung sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki DPR terhadap berbagai usulan yang disampaikan oleh Ketua KONI.

“Ketua KONI sudah melaporkan berbagai masalah yang mereka hadapi sebagai pembina olahraga tingkat nasional. Jadi, Ketua KONI sudah menjelaskan dari segi kebijakan, anggaran, dan perhatian pemerintah yang kurang optimal dalam mendukung kegiatan-kegaiatan KONI. Oleh karena itu, Komisi X mendukung usulan ini, agar olahraga nasional kita bangkit lagi,” jelas Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bahri ketika memimpin RDPU dengan Ketua KONI Pusat Tono Suratman di Gedung Nusantara I, Senin (1/7).

Dalam paparannya, KONI menyatakan agar kawasan Senayan dan Gelora Bung Karno (GBK) dikembalikan eksistensinya sebagai pusat pembinaan prestasi olahraga sebagai amanat dari pendiri bangsa. KONI menilai sarana dan prasarana olahraga di kawasan itu beralih fungsi menjadi kegiatan komersial, seperti mall, hotel, dan apartemen, sehingga tidak ada kontribusinya dalam pengembangan prestasi olahraga.

Selain itu, terkait dengan anggaran, selama ini KONI hanya mendapatkan bantuan sosial dan diberikan pada pertengahan tahun, sehingga tidak mampu mendukung pelaksanaan tupoksi KONI secara maksimal. Untuk itu, Komisi X akan mengusulkan mengubah format alokasi anggaran.

“Komisi X akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan RI untuk mengubah format pengalokasian anggaran KONI yang semula dalam bentuk bansos menjadi hibah,” tambah Syamsul.

Terkait dengan perhatian kepada mantan atlet, Syamsul menyatakan bahwa mereka jangan sampai dilupakan. Mereka telah membuat harum nama bangsa, sehingga negara harus tetap memberikan perhatiannya. “Oleh karena itu, perlu dirumuskan berbagai kebijakan agar negara memperhatikan kepada mantan atlet kita. Memang KONI tidak memiliki kekuatan yang memadai, karena mereka tidak didukung oleh kebijakan maupun aturan,” ujar politisi Golkar ini.

Untuk menanggapi berbagai usulan dan permasalahan yang ada di KONI, Komisi X merencanakan untuk melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, Kementerian BUMN, dan Sekretariat Negara. “Kita cari jadwal yang tepat yang bisa singkron dengan komisi lain dan pemerintah. Jadi kita cari waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan terkait dengan KONI ini,” tambah Syamsul. (sf)/foto:odjie/parle/iw.