Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mengevaluasi program penyadaran korupsi kepada Civil Society Organization (CSO) yang lebih banyak diberikan kepada LSM dan lembaga pendidikan. Sebaiknya program seperti ini diberikan kepada kelompok yang berpotensi lebih besar dalam meredam korupsi.

"Program ini sebaiknya diberikan kepada yang rawan epidemi korupsinya, jadi sebelum terjangkit kita beri pemahaman. Organisasi yang berpotensi meredam korupsi seperti Dharma Wanita, kader Parpol perlu  karena banyak politisi, pejabat negara terlibat korupsi,"  kata Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika saat RDP dengan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/13).

Ia juga memperlihatkan daftar penerima program penyadaran korupsi KPK seperti kepada sejumlah LSM, lembaga pendidikan mulai dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Politisi FPD ini juga menyoroti penyebaran program yang tidak merata di seluruh Indonesia, sehingga terkesan ada yang diistimewakan.

"Di daerah pemilihan saya ada CSO seperti LSM yang tidak pernah terdengar menyuarakan korupsi dalam daftar tenyata mendapat bantuan, kok bisa seperti ini. Kalau anggaran sudah melibihi mungkin tidak mengapa tetapi anggaran kita masih terbatas,"  tandasnya.

Almuzammil Yusuf Wakil Ketua Komisi III yang memimpin jalannya sidang juga melihat ada daerah yang mendapat bantuan lebih banyak, tetapi daerah lain malah tidak kebagian program sama sekali. "Provinsi Sulut, Manado mendapat anggaran lebih, tetapi Lampung tidak ada sama sekali. Apa alasannya?" tandasnya.

Politisi FPKS ini menekankan tidak mempermasalahkan anggaran program penyadaran korupsi yang diajukan KPK, tetapi pelaksanaan anggaran yang tepat guna diharapkan akan memberikan hasil yang lebih efektif. (iky) foto:ry/parle