Percepatan Penggantian Kapolri Tetap Harus Transparan dan Profesional

18-07-2013 / KOMISI III

Komisi III DPR RI setujui usulan Presiden yang ingin mempercepat proses penggantian Kapolri. Diharapkan  dalam satu dua bulan mendatang akan ditemukan satu nama untuk menggantikan Kapolri, Jenderal Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun pada 2014 mendatang.

Hal tersebut disampaikananggota Komisi III, Martin Hutabarat kepada Parle baru-baru ini. Menurut Martin, usulan percepatan penggantian Kapolri oleh Presiden itu bukan dilatarbelakangi adanya kerusuhan di beberapa wilayah termasuk di Lapas Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Namun konon, Presiden ingin Kapolri yang baru dapat segera menyiapkan pengamanan jelang pemilu 2014 mendatang.

“Wacana percepatan penggantian Kapolri sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, namun hingga kini belum ada realisasinya.Hal itu sepenuhnya merupakan hak Presiden. Meski demikian ia berharap jika Presiden ingin mengganti kapolri, Presiden harus betul-betul transparan, dan orang yang akan dipilih harus orangyang benar-benar profesional, berkualitas,”ujar Martin.

Hal tersebut lanjut Martin,disebabkan banyaknya persoalan masyarakat yang masih bertumpu pada peranan kepolisian dalam penanganannya. Dirinya meyakini jika Kapolri betul-betul professional, berdedikasi, dan memiliki tanggung jawab tinggi terhadap tugasnya, maka polisi akan semakin dicintai oleh rakyat. Tetapi sebaliknya, jika Kapolri mendatang tidak bisa menjalankan tugasnya secara professional dalam melindungi masyarakat, maka polisi akan tetap menjadi bulan-bulanan masyarakat.

Oleh karena itu Martin berharap,untuk menggantikan Kapolri, Presiden harus transparan dan dengan ukuran yang jelas, dan harus dapat diterima dan dipertanggungjawabkan semua. Jangan sampai penggantian Kapolri dipercepat, namun yang terpilih malah jauh dari yang diharapkan semua pihak.

Seperti diketahui sejauh ini Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyiapkan Sembilan nama calon Kapolri, diantaranya Kepala Bareskrim, Komjen Sutarman, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar , dan Gubernur Lembaga Pendidikan Kepolisian Komjen Budi Gunawan.(Ayu)foto:ry/parle

BERITA TERKAIT
Surahmat Hidayat Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Pesta Gay di Jaksel
08-02-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Surahman Hidayat mengapresiasi kesigapan Polri dalam pengungkapan kasus pesta seks gay yang...
Langgar Kesusilaan, Rudianto Lallo Desak Polri Usut Ipda YF secara Pidana
07-02-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menyoroti dugaan kasus aborsi yang melibatkan seorang anggota Polda Aceh,...
Aparat Penegak Hukum Harus Usut Dugaan Manipulasi Sertifikat Lahan di Pagar Laut Bekasi
07-02-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti adanya manipulasi data sertifikat lahan di Pagar Laut, Kabupaten Bekasi,...
Dugaan Aborsi Libatkan Anggota Polda Aceh, Mangihut: Berdampak Serius terhadap Citra Polri
06-02-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, meminta agar kasus dugaan aborsi yang melibatkan seorang anggota Polda...