Komisi V DPR RI menerima usulan Pemerintah mengenai Rencana Kerja Anggaran - Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2010 bersama Pemerintah seluruh mitra kerjanya.

Dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi V Ahmad Muqowam (F-PPP) serta didampingi Wakil Ketua Komisi V Hardisoesilo (F-PG), Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), Taufik Kurniawan (F-PAN), Taufikurrahman (F-KB), hadir Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Negara Perumahan Rakyat Mohammad Yusuf Asy’ari, Menteri Negara Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal Muh. Lukman Edy, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sri Roro Budiati, dan Kepala Badan Sar Nasional IB. Sanubari, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo Soenarso, Kamis (27/8), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Jusman Syafii Djamal Menteri Perhubungan memaparkan Pembiayaan Investasi bidang PU dengan 3 skenario yaitu Alokasi Pagu Sementara sebesar Rp.34,27 triliun, lebih besar Rp.0,304 triliun (PNBP sebesar Rp.4 Milyar, dan PNPM sebesar Rp.300 Milyar) dari pagu indikatig sebesar Rp.33,97 triliun, yang difokuskan pada mempertahankan prasarana dan sarana.

Skenario yang ke dua, menurut Jusman skenario moderat pemantapan infrastruktur sebesar Rp.52,95 triliun, yang akan difokuskan pada mempertahankan kondisi prasarana dan sarana dengan tambahan untuk Rounding-up pembangunan infrastruktur baru.

Skenario yang ketiga, skenario optimis pengembangan infrastruktur sebesar Rp.70,10 triliun, yang memfokuskan pada mempertahankan kondisi prasarana dan sarana, serta memenuhi kebutuhan Rounding-up dan infrastruktur baru secara optimal sesuai kebutuhan pusat yang sinkron dengan kebutuhan daerah.

Jusman menambahkan diperlukan penanganan khusus sebesar 4,97 triliun, untuk menyelesaikan kegiatan BKT-BKB dan perbaikan sungai atau situ, sebagai kegiatan penanggulangan dampak bencana banjir.
Djoko Kirmanto Menteri Pekerjaan Umum menjelaskan Pagu Sementara Departemen Perhubungan tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp.15,965 triliun. Dibandingkan dengan alokasi pagu definitive tahun 2009 sebesar 16,977 triliun, terjadi penurunan alokasi anggaran sebesar Rp.1,012 triliun.

Alokasi anggaran sesuai pagu sementara RAPBN 2010 tersebut, menurut Djoko Kirmanto baru memenuhi 45,82% dari kebutuhan anggaran minimal sektor perhubungan sebesar Rp.34,844 triliun, yang dihasilkan dari rapat koordinasi teknis terpadu penelaahan kebutuhan anggaran sektor perhubungan dalam RKA tahun 2010 yang melibatkan seluruh Dinas Perhubungan Propinsi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Perhubungan.

Muh. Lukman Edy Menteri Negara Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal mengatakan anggaran pagu sementara KPDT tahun 2010 yang dibutuhkan adalah Rp.927,16 Milyar.

Dalam kesempatan tersebut, Muh. Lukman Edy mengharapkan dukungan dari Komisi V DPR RI untuk dapat merealisasikan usulan tambahan terhadap alokasi anggaran pada pagu definitive tahun 2010 kementerian PDT.

Usulan tambahan anggaran sebesar Rp.748 Milyar, yang diperuntukan pelaksanaan kegiatan yang merupakan prioritas nasional. “Total anggaran pagu definitif KPDT tahun 2010 adalah 1.975,16 triliun.

Mohammad Yusuf Asy’ari Menteri Negara Perumahan Rakyat mengusulkan total anggaran Kemenpera sebesar Rp.4,003 triliun.

Sri Roro Budiati Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyampaikan usulan pagu anggaran 2010 sebesar 1,487 triliun, dengan pagu sementara 854 Milyar. Sehingga kekurangan anggaran sebesar Rp.632 Milyar.

IB. Sanubari Kepala Badan Sar Nasional mengungkapkan untuk tahun anggaran 2010, kebutuhan anggaran Basarnas adalah sebesar Rp.1,954 triliun.

Kebutuhan anggaran 2010 tersebut, menurut IB. Sanubari masih jauh dari anggaran pagu sementara atau RKA-KL yang diterima Basarnas saat ini, yaitu sebesar Rp.565 milyar. Disamping itu, Pagu sementara tersebut mengalami penurunan sebesar 18,5% dibandingkan dengan DIPA Basarnas tahun 2009 yang masih menyatu dengan anggaran Dephub atau hanya sebesar 29,07% bila deibandingkan dengan usulan kebutuhan Basarnas tahun 2010.

Soenarso Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo menyampaikan total kebutuhan BPLS tahun 2010 sebesar 1,216 triliun. (as)