Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Hamid Wahid (F-PKB) meminta Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GBPSI) tunjukkan pasal yang perlu diperbaiki dan dianggap mendiskriminasikan pengusaha. Rancangan Undang-undang Perfilman merupakan harapan dari insan perfilman.

“Pasal mana yang perlu diperbaiki dan tidak mengakomodir insan perfilman. Semua telah terakomodir dalam RUU,” tegas Hamid saat mendampingi Ketua DPR RI H.R Agung Laksono beraudiensi dengan GPBSI, di ruang rapat ketua, Nusantara III, Kamis (28/8).

Lebih lanjut, Hamid mengungkapkan hasil uji publik RUU perfilman di daerah Provinsi Jawa Timur. Pihaknya mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perfilman Jawa Timur untuk segera mensahkan tanpa perlu mengubah draft RUU Perfilman karena dianggap telah mengakomodir semua keinginan insan perfilman.

Sedangkan Anwar Arifin dari Fraksi Golkar menilai GPBSI masih membaca draft lama, padahal dalam draft baru sudah jauh dari kesan mendeskreditkan pengusaha perfilman.

Terkait tata edar perfilman, dalam RUU ini nantinya hanya diatur dalam pasal 29. secara tegas disebutkan adanya prinsip keadilan dalam peredaran dan diatur dengan Peraturan Menteri.

Jika masalah perijinan terkesan berbelit-belit, Anwar secara tegas menepis. Masalah perijinan hanya ada ijin usaha pembuatan film dan mendaftar. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi duplikasi judul dan isi cerita film dengan masa tenggang 6 bulan.

“Pendaftaran dilaksanakan tanpa pungutan biaya dan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari,” ujarnya.

Kewajiban pemerintah diatur dalam pasal 52, yang mempunyai tugas menyusun, menetapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan rencana induk perfilman nasional serta memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman.

“Pemerintah berwenang memberikan keringanan pajak dan bea masuk tertentu untuk perfilman dan memberikan bantuan pembiayaan apresiasi dan arsip film,” tandasnya.

Sensor film, Anwar menjelaskan akan dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independent. Lembaga sensor film berkedudukan di ibukota negara dengan membentuk perwakilan di ibukota provinsi.

Menanggapi pernyataan GPBSI untuk menunda pengesahan RUU Perfilman, Anwar menjelaskan jika saat ini RUU masih dalam pembahasan dan belum secara formal dilaporkan ke Badan Musyawarah untuk disahkan.

Sebelumnya Ketua Umum GPBSI Djonny Syarifuddin meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU Perfilman menjadi Undang-undang. Pembahasan RUU Perfilman ternyata tidak melibatkan masyarakat perfilman.

“Kalau RUU Perfilman tetap dipaksakan untuk disahkan, kami khawatir itu akan kontraproduktif terhadap kondisi perfilman di Indonesia,” ujar nya.

Djonny menilai draf RUU Perfilman masih memuat banyak kekurangan yang membuat pelaku industri film khawatir. Dipaparkannya, industri film nasional yang kian subur dikhawatirkan akan surut lagi jika RUU Perfilman disahkan.

”Pembahasan RUU Perfilman sangat tergesa-gesa dan kami para stakeholder yang berkepentingan tidak dilibatkan secara intens. Substansi pasal-pasal tidak proporsional dan diskriminatif terhadap para pelaku usaha dunia perfilman,” kata nya

Bahkan, adanya ancaman denda dan pidana yang sangat berat membuat rasa takut. ”Jadi RUU ini kontraproduktif dan bisa menyebabkan dunia film nasional stagnan atau bahkan mengalami kemunduran,” ulasnya. (da)