Deputi Perundang-undangan Setjen DPR Johnson Rajagukguk didampingi sejumlah pejabat Setjen DPR menerima kunjungan pejabat Setjen Parlemen Timor Leste berjumlah 12 orang diruang rapat Setjen DPR , Jumat (23/8). Kedatangannya ke Setjen DPR dalam rangka mendapatkan materi dan menimba pengalaman tentang pelaksanaan prinsip-prinsip kepemimpinan yang ada di lingkungan Setjen DPR-RI.

Johonson menjelaskan, jika dibandingkan dengan sistem parlemen di Indonesia memang sangat berbeda karena di Timor Leste posisi sekretariat jenderalnya merupakan bagian dari parlemen karena Sekjennya dipilih dari partai politik sehingga memang bersifat partisan. Sedangkan kalau di DPR, pegawai Setjen adalah non partisan dan merupakan pejabat karir.

Pegawai Setjen DPR adalah sebagai pendukung tiga fungsi pokok Dewan yaitu bidang legislasi, penetapan APBN dan pengawasan. Ketiga fungsi pokok Dewan itu ditunjang Setjen dari sisi administrative, teknis dan keahilan.

Sedangkan dalam praktek kepemimpinan, dalam konteks manajemen,  Setjen DPR mengacu kepada peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tentang kedisiplinan pegawai. Tidak ketinggalan, adalah nilai-nilai religius yang juga menjadi acuan dasar kepemimpinan di Setjen DPR. “Ini menjadi nilai-nilai strategis kepemimpinan  di lingkungan Setjen DPR,” tegasnya.

Sementara itu Adelino Alfonso de Jesus  sebagai Pimpinan Delegasi dan menjabat Direktur   Parliamentary Support  Timor Leste menjelaskan, struktur  dari Sekretariatan Jenderal Parlemen Timor Leste terdiri dari sekretaris jenderal dan membawahi langsung  3 direktur, yaitu bidang administrasi, bidang support parlemen, dan bidang Penelitian serta Informasi.

Selanjutnya kata Adelino, di bawah masing –masing direksi ada 4 departemen. Dan 4 departemen ini dipimpin oleh pegawai- pegawai karir yang merupakan pegawai tetap. Sedangkan direksi sekretariatan jenderal merupakan jabatan politis yang akan dengan sendirinya berakhir seiring masa jabatan para anggota parlemen.

Sejauh ini hubungan antara pemerintahan dengan parlemen sangat harmonis, disana ada 4 pilar yaitu  Presiden Republik sebagai pilar pertama, kedua adalah parlemen, ketiga  pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri  dan keempat adalah lembaga yudikatif.

Menjawab pertanyaan apakah ada even-even yang mendadak sehingga Setjen harus siap melayani kegiatan anggota Dewan, Deputi perundang-undangan Setjen DPR mengatakan, even seperti itu sering terjadi. Asalkan tujuannya dalam rangka kepentingan rakyat, dengan senang hati Setjen akan mendukungnya.

“Misalnya ada anggota DPR yang mendadak  mengunjungi bencana, maka Setjen akan dengan segera mengusahakannya. Kalau melalui proses normal  lama, maka langkah cepat Setjen DPR sangat diperlukan dalam kasus seperti ini,” tegasnya.

Satu hal yang menarik dalam pertemuan ini, kalau di Timor Leste, kantor atau gedung parlemen lebih dikenal dengan rumah politik. Sementara di Indonesia, Gedung DPR lebih dikenal dengan rumah rakyat. Rumahnya wakil-wakil rakyat yang menampung dan memperjuangkan asprasi rakyat. Seusai pertemuan kedua pihak menyerahkan cindera mata. (mp,ap)/foto:odjie/parle/iw.