Rapat Kerja Gabungan Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri BUMN, Senin (26/8), yang sedianya membahas penerapan praktek outsourching pada perusahaan-perusahaan di lingkungan BUMN untuk kedua kalinya batal. Pasalnya,  Menakertrans, Muhaimin Iskandar dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan berhalangan hadir.

“Ini yang membuat keprihatinan Komisi IX yang tidak bosan-bosannya mengetuk hati teman-teman undangan, tapi yang saya tunggu-tunggu selalu dalam masa reses, kapan kita masuk. Namun sayang bintang film aktornya tidak datang (Menteri  BUMN)”, kata  Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning yang memimpin rapat tersebut.

Menurut Ribka, Menteri  BUMN dalam suratnya beralasan ke Surabaya, Jawa Timur tanpa  mengirim  wakilnya satupun. Sementara Menakertrans, Ribka tidak tahu alasannya apa. Tapi, kata Ribka,  Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans hadir.

Ribka menginformasikan, bahwa  persoalan-persoalan tenaga kerja  yang masuk ke Komisi IX   ada 115 kasus,  baik dari BUMN maupun swasta. Mulai dari pabrik, rumah sakit sampai media, bank dan lain-lain. Jika dijumlah,  ada  280 ribu nasib pekerja atau buruh yang nyaris di PHK tanpa pesangon.

Ribka menanyakan kepada seluruh Anggota Komisi IX yang hadir, apakah rapat akan diteruskan, karena tidak dihadiri menteri maka rapat berubah menjadi Rapat Dengar Pendapat karena hanya dihadiri seorang Dirjen.

“Apakah juga kalau ini diteruskan, para direksi yang hadir bisa memutuskan, jangan-jangan nanti bilang kami  tergantung Menteri BUMN. Kita perlu keputusan bukan hanya mengawang-ngawang. Nasib perut orang  di republik ini susah, persoalan nasib perut divoting, persoalan nasib orang disekap  masih diskusi.  Padahal rakyat datang ke wakil rakyatnya menganggap besok urusan saya selesai,” papar politisi PDI-Perjuangan.

Namun, Anggota Komisi IX yang hadir meminta rapat dibatalkan saja dan diagendakan kembali pekan depan.

Sebelum menunda rapat, Ribka menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, seorang menteri hanya dipilih oleh seorang presiden, tapi Anggota DPR  dipilih oleh ribuan rakyat. “Gimana mau jadi presiden kalau ada persoalan rakyat saja tidak mau menyelesaikan,” ujar Ribka.

Ribka mengucapkan terima kasih kepada Dirut BUMN yang telah hadir. Dirut BUMN yang hadir antara lain Dirut PLN, Dirut Jamsostek, Dirut PT KAI, Dirut Pertamina, Dirut PT. Telkom, Dirut Krakatau Steel, Dirut RRI, Dirut Bank Mandiri, Dirut BNI dan Dirut Kertas Leces.

Ribka juga  mengucapkan terima kasih kepada wartawan yang hadir.

“Saya sangat care karena ini persoalan khususnya masalah buruh outsourching PLN yang kemaren saat bulan puasa saja Komisi IX masih hadir ke Bali dan NTB. Dari berbagai macam daerah telpon, masing-masing Anggota DPR dari Komisi IX di telpon mereka yang nasibnya September Oktober Nopember  akan di PHK, kalau tidak salah jumlahnya secara nasional 30 ribu orang, belum lagi ada RRI, Telkom, BNI, dan lain-lain,” jelas Ribka. (sc)foto:wahyu/parle