Komisi III DPR RI berhasil menghimpun sejumlah permasalahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup dengan Dirjen Pemasyarakatan dan para Kepala Lapas dari seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf kepada wartawan usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/13).

"Masalah utama memang  overcapacity kemudian PP  99/2012,  kurangnya anggaran opersional lapas , fasilitas lapas dan kurangnya SDM. Rangkaian masalah tersebut sebenarnya tidak terlepas dari lemahnya  integrated criminal justice system yg tercakup di dalamnya peran Polisi, Jaksa dan Hakim serta Pengacara. Lapas yang kemudian menerima dampaknya," tandasnya.

Al Muzammil yang memimpin jalannya sidang juga menyebut benang kusut  masalah  narkoba di tanah air telah membuat semakin banyak para bandar dan pengguna barang haram tersebut yang  menyesaki penjara.

"Pengguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi tetapi kemudian dipidana akhirnya memenuhi rumah tahanan dan lapas. Tadi dilaporkan tahanan dan napi narkoba saja meningkat sampai 60%, ini terbaca dari kasus kerusuhan di dua LP di Sumut" lanjut politisi FPKS ini.

Daftar permasalahan yang sudah berhasil dihimpun komisi hukum ini selanjutnya akan dibawa dalam rapat kerja dengan Menkumham yang sekaligus mengundang Menkopolhukam dan Menkeu.
 
"Kehadiran Menkopolhukan, Menkeu penting karena permasalahan di lapas khususnya dan sengkarut penegakan hukum secara umum ditentukan oleh politik anggaran kita juga. Ini yang perlu kita sampaikan terutama kepada menko," imbuhnya.

Rapat gabungan dengan setidaknya 3 menteri menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung ini, dijadwalkan akan berlangsung pada persidangan minggu depan. (iky), foto : od/parle/hr.