Sejumlah anggota DPR menyayangkan Kementerian ESDM yang tidak menyikapi secara serius laporan BPK terkait SKK Migas.

"Keputusan yang dihasilkan oleh Komite pengawas dalam hal ini Menteri ESDM Jero Wacik tidak ada yang baru," ujar Anggota DPR dari Fraksi PKS Rofi Munawar saat Raker dengan Menteri ESDM Jero Wacik, di Gedung Nusantara I, Selasa (27/8).

Menurutnya, dari hasil audit BPK ada satu kasus ketidakefektifan, dan delapan kasus kelemahan pengendalian internal. "Ini apa saja kerja pengawas di SKK Migas dan dimana letak wewenang Komisi Pengawas dimana seharusnya lebih memperhatikan warning dari BPK," tambahnya.

Dia menambahkan dirinya mempertanyakan mengapa Menteri ESDM Jero Wacik sama sekali tidak mengenal Kernell Oil dimana seharusnya pihaknya mendapat laporan terkait aktivitas perusahaan itu. "Ini kesalahan di SKK Migas atau pengawasan internal," katanya.

Sementara Muhammad Idris Lutfi (F-PKS) mengatakan, komite pengawas harus memberikan respos laporan BPK terhadap SKK migas baru mengomentari kasus itu. "Ini ada masalah besar lainnya seerti lifting yang meleset, serta komitmen Menteri ESDM terhadap RUU Migas," tambahnya.

Disisi lain, ujarnya, didalam RUU Migas nanti juga bisa direvisi peran komisi pengawas apakah diperlukan atau tidak. "Jika ingin berniat memeprbaiki industri migas yah harus diperbaiki UU dahulu," ujarnya.  Selain itu, RUU Migas juga nanti dapat mempertegas badan SKK Migas serta fungsinya.(si)/foto:iwan armanias/parle.